Kompas.com - 14/12/2020, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis meminta kepada masyarakat Indonesia agar percaya dengan program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan pemerintah.

Husin sendiri telah mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah UEA yang didatangkan dari perusahaan farmasi asal China, Sinopharm.

"Percayalah dan yakinlah dengan vaksin, Insya Allah kita akan sehat walafiat dan akan kembali back to normal," kata Husin dalam konferensi pers daring, Senin (14/12/2020).

Ia bercerita, masyarakat UEA sangat antusias dengan vaksinasi Covid-19. Menurut Husin, banyak warga menganggap vaksin memberikan kontribusi besar untuk membuat kehidupan mereka kembali normal.

Selain itu, Husin mengatakan para warga juga yakin bahwa vaksin yang diberikan pemerintah UEA halal.

"Masyarakat UEA yakin bahwa vaksin yang diproduksi halal. Pemerintahnya juga klaim bahwa itu halal," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin, Masyarakat Diminta Tunggu Pengumuman

Karena itu, Husin pun yakin pemerintah Indonesia juga mendatangkan vaksin yang halal untuk masyarakat.

Saat ini, Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi asal China, yaitu Sinovac. Jutaan dosis lainnya akan datang secara bertahap.

"Kita di Indonesia juga Insya Allah akan mendapatkan suntikan vaksin, dan saya yakin yang masuk ke Indonesia adalah vaksin yang halal," ujar Husin.

Husin menuturkan, ia mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pertama pada 21 Oktober 2020. Suntikan vaksin kedua didapatkan pada 23 November 2020. Para pejabat KBRI lainnya di UEA juga mendapatkan vaksin Covid-19.

Husin menyebut, alasan pemerintah UEA memberikan vaksin bagi pejabat KBRI yaitu karena banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal, seperti dalam pengurusan visa.

"Itu alasan kami memohon kepada mereka (pemerintah UEA) diberikan vaksin karena banyak interaksi dengan masyarakat. Tentu apa yang dilakukan UEA terhadap KBRI, kami sampaikan tidak semua negara mendapatkan fasilitas ini," ujarnya.

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Kendati begitu, Husin mengatakan para pejabat KBRI yang telah disuntik vaksin Covid-19 harus tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dia menegaskan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah UEA bahwa masyarakat sudah bisa meninggalkan protokol kesehatan.

"Sampai sekarang ketentuannya seperti itu. Lalu, dalam satu atau dua hari ini akan ada tes untuk melihat hasil kemanjuran vaksin," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.