Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Begini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

Selain anggaran vaksinasi, juga diperlukan biaya untuk menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial dan lainnya.

Hal ini disampaikan Nadia guna menanggapi kritik masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 mandiri atau berbayar.

Baca juga: Fakta Penting Seputar Pre-order Vaksinasi Jalur Mandiri, Tunggu Izin BPOM

"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia kepada Kompas.com, Minggu (13/12/2020)

Nadia berujar, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.

Oleh karenanya, mengenai kemungkinan vaksinasi Covid-19 digratiskan total, Nadia belum dapat memastikan.

Baca juga: Daftar Negara yang Gratiskan Vaksin Corona untuk Warganya, Mana Saja?

"Pemerintah akan menimbang dari berbagai aspek ya," ujarnya.

Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian tentang harga vaksin Covid-19. Hal ini masih akan terus dibahas para pemangku kepentingan.

Namun demikian, ia memastikan, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi akan dibantu dalam proses vaksinasi. Masyarakat ini termasuk dalam kelompok rentan yang diprioritaskan pemerintah dalam vaksinasi

"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia.

"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," tuturnya.

Baca juga: Jubir Vaksinasi: Aturan Teknis Vaksinasi Mandiri Belum Ada

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

"Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Siti pada Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.