Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2020, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel resmi ditunda dengan alasan keamanan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, penundaan itu dilakukan sampai ada keputusan hukum tetap dari sengketa penganuliran calon kepala daerah Boven Digoel, Yusak Yaluwo-Yakobus Yaremba.

"Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kami nanti akan merapatkan kembali kemudian menentukan kelanjutannya kapan," kata Arief di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Ini Alasan Lengkap KPU Papua Soal Penundaan Pilkada Boven Digoel

Arief mengatakan, penyelesaian sengketa itu masih berjalan dan baru akan diputus sore nanti.

Senada dengan Arief, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sampai ada putusan tetap.

Apabila sudah ada putusan, lanjut dia, baru bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.

"Dan tentu dari aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk di antaranya memperkuat pada saat pelaksanaan kalau memang manti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada. Ini masih dinamis," ujar dia.

Baca juga: 5 Fakta Rumah Calon Bupati Boven Digoel Dibakar Massa, Diduga Terkait Pilkada, 2 Peleton Brimob Dikerahkan

Adapun, penganuliran pasangan calon kepala, Yusak Yaluwo-Yakobus Yaremba oleh KPU telah membuat terjadinya kericuhan pada 30 November 2020.

KPU pun resmi menunda pelaksanaan Pilkada Boven Digoel karena alasan keamanan.

"6 Desember 2020 KPU RI mengeluarkan surat keputusan dengan empat poin, nomor suratnya 1165 itu dikatakan bahwa sementara tahapannya masih dalam proses sengketa maka tahapannya menunggu hasil sengketa dulu, maka KPU mempertimbangkan penundaan, itu kesimpulan yang tertuang dari empat poin itu," ujar Ketua KPU Papua Theodorus Kossay, di Jayapura, Senin (7/12/2020).

Selain itu, Theodorus juga menyebut bila logistik Pilkada Boven Digoel pun belum siap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Nasional
Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.