Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipersepsikan publik sebagai institusi paling korup di Indonesia berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer 2020.

"Terkait institusi publik yang dipersepsikan paling korupsi di tahun ini masih ditempati oleh DPR atau anggota legislatif," kata peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nicola, Kamis (3/12/2020).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 51 persen responden mempersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (48 persen) dan pejabat pemerintahan (45 persen).

Insititusi lain yang dianggap korup ialah polisi (33 persen), pebisnis (25 persen), hakim/pengadilan (24 persen), presiden/menteri (20 persen), LSM (19 persen), TNI (8 persen), dan pemuka agama (7 persen).

Alvin menuturkan, hasil survei GCB di Indonesia itu setali tiga uang dengan hasil survei di tingkat Asia yang menempatkan anggota legislatif sebagai institusi yang paling dianggap korup.

"Sebenarnya secara umum trennya sejalan dengan hasil di Asia di mana menempatkan parlemen sebagai insittusi publik yang paling korup di Asia," ujar Alvin.

Baca juga: Demokrasi Vs Korupsi

Hasil survei GCB di tingkat Asia menunjukkan 32 persen responden mengangap anggota legislatif sebagai institusi terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (30 persen) dan pejabat pemerintahan (26 persen).

Di samping itu, dibandingkan pengukuran GCB 2017, persepsi korupsi seluruh lembaga cukup turun signifikan kecuali persepsi pada pemerintah daerah yang naik 1 persen.

"Kami juga melihat ada tren perbaikan walaupun tidak signifikan di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan yang kemudian ada perbaikan persepsi walaupun tadi, tidak signifikan cara persentase," kata Alvin.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipinia, Malaysia, dan Indonesia.