Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Kompas.com - 03/12/2020, 13:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan, pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada masa pandemi Covid-19 menggunakan skema padat karya.

Dengan demikian, pembangunan perumahan juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pada masa pandemi ini dan dalam upaya pemulihan ekonomi, diharapkan pembangunan perumahan khususnya bagi MBR menggunakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Wapres Klaim Lebih dari 70 Persen MBR Nikmati Program 1 Juta Rumah 

Ma'ruf Amin juga meminta pembangunan perumahan menggunakan bahan-bahan produksi dalam negeri untuk membangkitkan hasil industri lokal.

"Seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material-material produksi dalam negeri serta bahkan bahan bangunan hasil industri lokal," kata Ma'ruf.

Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sektor properti Tanah Air di masa pandemi.

Saat ini, ujar Ma'ruf, pemerintah juga sedang mengkaji lebih lanjut tentang skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat.

Termasuk soal kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema Selisih Suku Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun anggaran 2020, penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan.

Baca juga: Ketentuan UU Cipta Kerja tentang Sektor Perumahan MBR

Kemudian pemanfaatan tabungan perumahan rakyat (tapera) dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumnas.

Ma'ruf mengatakan, kinerja sektor properti selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, jika pertumbuhan ekonomi naik maka kinerja sektor properti pun akan ikut naik, begitupun sebaliknya.

"Tahun ini perekonomian menghadapi tantangan yang cukup berat terutama akibat pandemi Covid-19," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com