Pemerintah Diminta Perkuat Koordinasi Mitigasi Penularan Covid-19 Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai koordinasi antar pihak dalam proses Pilkada 2020 masih harus terus diperkuat.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar bisa bersiap lebih baik lagi dalam melakukan mitigasi potensi penularan Covid-19 dalam proses pemungutan suara di pilkada.

"Agar semua pihak bersiap dan mampu menangani setiap risiko yang mungkin terjadi serta tidak gagap saat di lapangan," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Pilkada Surabaya, Harta Kekayaan Mantan Kapolda Jatim Lebih dari Rp 29 M, Jagoan Risma Rp 3 M

Titi menilai upaya antisipatif agar pilkada tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 juga harus bisa direspons dengan rencana komprehensif oleh pemerintah.

Mitigasi risiko, kata dia, harus memperhitungkan strategi penanganan yang akan dilakukan apabila terjadi penularan saat pilkada.

"Dengan demikian hal-hal buruk benar-benar bisa dihindari sebagai ekses pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini," ujar dia.

Diketahui, penularan Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari terus bertambahnya masyarakat yang terinfeksi virus ini.

Bahkan, pada Minggu (29/11/2020), Indonesia mencatatkan rekor penambahan harian kasus positif Covid-19.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bertambah 6.267 kasus Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam, yakni selama 28 hingga 29 November.

Baca juga: Berburu Swing Voters di Detik Terakhir Pilkada Karawang

Dengan demikian, sampai saat ini tercatat ada 534.266 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Angka tersebut merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan catatan Kompas.com, rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada 27 November dengan 5.828 kasus.