Kompas.com - 27/11/2020, 15:14 WIB
Petugas pemakaman memasukan jenazah ke dalam lubang di lokasi pemakaman COVID-19 TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (2/10/2020).  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas lahan untuk pemakaman jenazah bagi yang meninggal dunia karena terkait COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, di mana perluasan dilakukan selama dua bulan dan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama, Dinas Bina Marga DKI membuka lahan sekitar 7.141 meter persegi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPetugas pemakaman memasukan jenazah ke dalam lubang di lokasi pemakaman COVID-19 TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas lahan untuk pemakaman jenazah bagi yang meninggal dunia karena terkait COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, di mana perluasan dilakukan selama dua bulan dan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama, Dinas Bina Marga DKI membuka lahan sekitar 7.141 meter persegi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang pada Kamis (26/11/2020) atau kemarin.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Baca juga: UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan laman https://corona.jatengprov.go.id/data, tercatat total ada 3.459 pasien tutup usia akibat Covid-19.

Dengan demikian, terdapat selisih data sebanyak 1.262 antara Satgas dengan pemerintah provinsi.

Penjelasan Satgas Covid-19

Saat dimintai tanggapan terkait perbedaan itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini proses sinkronisasi data masih dalam perkembangan.

"Sinkronisasi data masih on progress," ujar Wiku kepada Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

"Pada intinya sinkronisasi data daerah dan pusat selalu membutuhkan penyempurnaan agar bisa konsisten dari waktu ke waktu," tuturnya.

Baca juga: Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Wiku menegaskan, pada intinya pemerintah selalu berupaya mencapai interoperabilitas (kapabilitas dari suatu sistem) data dengan seluruh daerah.

"Hal itu dilakukan melalui peningkatan yang berkelanjutan," ucap Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X