Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

Kompas.com - 26/11/2020, 09:09 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedi Permadi mengatakan, pihaknya sejak Selasa, (1/9/2020) sampai Rabu (18/11/2020) telah menemukan 38 isu hoaks terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Isu yang tersebar diantaranya tentang dugaan kecurangan sosialisasi dan literasi digital terkait pelaksanaan Pilkada 2020," jelas Dedi, Kamis (26/11/2020).

Dari temuan isu tersebut, sambung Dedi, Kominfo juga mencatat sebanyak 217 hoaks tersebar di berbagai platform digital.

Menindak lanjuti hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kominfo Siapkan Aturan Teknis Spectrum Sharing untuk Operator Seluler

“Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan takedown,” ujar Dedi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (26/11/2020).

Tak hanya itu, Dedi juga mengajak masyarakat yang merasa ada masalah atau menemukan konten dengan muatan negatif di internet terkait Pilkada melaporkan kepada Kominfo.

"Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Kominfo melalui website aduankonten.id, email aduankonten@mail.kominfo.go.id serta akun Whatsapp (WA) bernomor 0811-922-4545," jelas Dedi.

Adapun laporan atau aduan di Bawaslu, lanjut Dedi, bisa disampaikan pada kanal yang dikelola Bawaslu, yaitu bawaslu.go.id, aplikasi GOWASLU, dan akun WA bernomor 0811-1414-1414.

Baca juga: Situs Livescore Diblokir Kominfo, Ini Alasannya

"Ini adalah bentuk sinergi antara Bawaslu dan Kominfo di dalam memastikan ruang siber yang sehat di masa Pemilihan 2020,” kata dia lagi.

Dedi juga mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami berharap, pemilu tahun ini dapat berjalan dengan tetap mentaati protokol kesehatan," harapnya.

Dengan menaati protokol kesehatan, Dedi berharap, visi dan tujuan nasional di dalam penanganan Covid-19. yakni Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, dapat di kerjakan bersama-sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com