Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Jangan Sampai Singkirkan Penduduk Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengingatkan, pembangunan kawasan wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh menyingkirkan penduduk setempat atau lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin (23/11/2020).

Adapun bahasan pada rapat tersebut mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Dedi, pengelolaan taman wisata biasanya akan dilakukan oleh pihak swasta.

Di satu sisi, hal itu baik untuk mendorong wisatawan hadir karena adanya penyematan kata "premium" di dalam rencana pengembangan wisata di Labuan Bajo termasuk TN Komodo.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Namun di sisi lain, dampak dari rencana pengembangan itu berpotensi merugikan masyarakat, seperti hilangnya akses ekonomi.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ujarnya.

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," tambah dia.

Selain itu, masyarakat lokal juga terancam kehilangan akses jalan karena pembangunan yang disematkan wisata premium. Ia khawatir, masyarakat justru tidak bisa melewati kawasan wisata tersebut.

"Kalau sudah dikelola swasta, kemudian dikelola dengan baik. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung tamu segala macam, bisa jadi nanti masyarakat lokal tidak bisa lewat," terang Dedi.

Menurut dia, hal serupa juga kerap terjadi dalam pembangunan kawasan wisata di tempat lain, seperti misalnya dalam pembangunan pulai pantai reklamasi di Jakarta.

"Kan di pulau reklamasi, orang gak bisa masuk, dijagain oleh satpam, sama juga. Jadi ini yang harus menjadi titik utama yang diperhatikan," ujarnya.

Baca juga: Protokol Penanganan Wisatawan Serangan Jantung di Pulau Komodo

Ia khawatir, keadaan serupa akan terjadi di TN Komodo ketika usai dibangun. Padahal, selama ini masyarakat lokal dan komodo telah hidup berdampingan.

"Bahkan komodo masuk dapur, komodo masuk rumah, mereka sudah bergulat setiap hari dengan komodo. Dan bahkan sudah menjadi saudara baginya. Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama. Jangan sampai pengembangan pembangunan potensi pariwisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi.

Seperti diketahui, saat ini tengah ada pengembangan pembangunan kawasan wisata di TN Komodo yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu pulaunya yaitu pulau Rinca, akan disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Minggu (19/1/2020).