Panglima TNI: Suka Tidak Suka, Kita Harus Akui Medsos Telah Dimanfaatkan sebagai Alat Propaganda

Kompas.com - 21/11/2020, 10:26 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). Puspen Mabes TNIPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, media sosial memiliki peranan penting dalam menciptakan propaganda sebuah bangsa.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda," kata Hadi dalam Webinar bertajuk "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" Sabtu (21/11/2020).

"Dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, medsos bisa digunakan efektif untuk perang informasi dan perang ideologi," tambahnya.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan, beberapa fitur di medsos seperti hastag atau tagar dan trending topic mampu membuat informasi lebih cepat diterima masyarakat.

Baca juga: Praktik Propaganda di Era Digital, seperti Apa?

Namun, ia mengkhawatirkan jika informasi yang disebar dengan cepat itu merupakan isu sensitif. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan provokasi di masyarakat.

"Bahasa yang digunakan biasanya bahasa provokatif, semua ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hadi melanjutkan, isu sensitif yang diangkat dengan bahasa provokatif tersebut mampu membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak hingga dibenturkan satu sama lainnya.

Menurutnya, jika hal ini terus terjadi maka masyarakat akan terpolarisasi. Meski demikian, ia mengakui ada elemen masyarakat yang tidak mudah termakan informasi propaganda.

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Jaga Stabilitas Nasional

Di sisi lain, ia juga mengatakan, ada banyak masyarakat yang terhasut dan akan mereplikasi pesan, bahkan ikut membuat pesan propaganda semakin besar.

Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, mampu menimbulkan politik identitas yang sempat digunakan penjajah kepada bangsa.

"Politik identitas kembali marak digunakan, sejak beberapa tahun belakangan karena dinilai mudah menggerus masyarakat dan mudah meraih dukungan," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa aksi propaganda lewat media sosial bahkan lebih efektif daripada perlawanan bersenjata yang dilakukan terhadap pemerintah.

"Contoh berita bohong sudutkan pemerintah, sasaran utamanya adalah masyarakat awam dan generasi muda," pungkas Hadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.