Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Suka Tidak Suka, Kita Harus Akui Medsos Telah Dimanfaatkan sebagai Alat Propaganda

Kompas.com - 21/11/2020, 10:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, media sosial memiliki peranan penting dalam menciptakan propaganda sebuah bangsa.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda," kata Hadi dalam Webinar bertajuk "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" Sabtu (21/11/2020).

"Dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, medsos bisa digunakan efektif untuk perang informasi dan perang ideologi," tambahnya.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan, beberapa fitur di medsos seperti hastag atau tagar dan trending topic mampu membuat informasi lebih cepat diterima masyarakat.

Baca juga: Praktik Propaganda di Era Digital, seperti Apa?

Namun, ia mengkhawatirkan jika informasi yang disebar dengan cepat itu merupakan isu sensitif. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan provokasi di masyarakat.

"Bahasa yang digunakan biasanya bahasa provokatif, semua ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat," terang dia.

Hadi melanjutkan, isu sensitif yang diangkat dengan bahasa provokatif tersebut mampu membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak hingga dibenturkan satu sama lainnya.

Menurutnya, jika hal ini terus terjadi maka masyarakat akan terpolarisasi. Meski demikian, ia mengakui ada elemen masyarakat yang tidak mudah termakan informasi propaganda.

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Jaga Stabilitas Nasional

Di sisi lain, ia juga mengatakan, ada banyak masyarakat yang terhasut dan akan mereplikasi pesan, bahkan ikut membuat pesan propaganda semakin besar.

Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, mampu menimbulkan politik identitas yang sempat digunakan penjajah kepada bangsa.

"Politik identitas kembali marak digunakan, sejak beberapa tahun belakangan karena dinilai mudah menggerus masyarakat dan mudah meraih dukungan," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa aksi propaganda lewat media sosial bahkan lebih efektif daripada perlawanan bersenjata yang dilakukan terhadap pemerintah.

"Contoh berita bohong sudutkan pemerintah, sasaran utamanya adalah masyarakat awam dan generasi muda," pungkas Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com