Bawaslu Sebut Tak Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 Selama Tahapan Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 dilakukan.

Menurut Fritz, tidak terjadinya lonjakan itu karena kedisplinan berbagai pihak untuk mencegah kerumunan pada masa kampanye.

"Saya tidak melihat ada suatu lonjakan (kasus Covid-19) terjadi pada saat sebuah proses Pilkada dilakukan, di mana banyak dilakukan pertemuan-pertemuan secara besar, tindakan berbagai pihak mencegah kerumunan dilakukan," kata Fritz dalam diskusi bertajuk "Plus Minus Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020" secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Fritz mengatakan, tidak terjadinya lonjakan kasus selama tahapan Pilkada diketahuinya dari penjelasan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Bubarkan Segala Bentuk Kerumunan

Dari data Satgas Covid-19, menurut Fritz, jumlah zonasi risiko Covid-19 di daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tidak jauh berbeda.

"Satu yang menarik dari chart yang disampaikan Satgas bahwa jumlah perkembangan positif dan negatif di daerah yang tidak Pilkada dan Pilkada, itu sama. Jadi sama-sama di satu ada dia naik, ada masa-masa semuanya sama-sama turun," ujarnya.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan, pihaknya akan tegas dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada.

"Kalau kita lihat pada saat ini harus melaksanakan fungsi penegakan dalam keadaan Covid-19, bawaslu harus memerhatikan penegakan protokol kesehatan," pungkasnya.

Baca juga: Tiga Daerah Pilkada Jabar Masuk Zona Merah, Ridwan Kamil: Kurangi Kampanye Tatap Muka

Sebelumnya, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, perbedaan zonasi risiko Covid-19 antara daerah-daerah peserta Pilkada dan daerah yang tidak mengikuti Pilkada tak signifikan.

"Apakah daerah itu peserta Pilkada, non Pilkada, relatif tidak ada perbedaan (zonasi resiko Covid-19) yang signifikan," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Doni mengatakan, berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 309 daerah penyelenggara Pilkada yang memiliki risiko penularan Covid-19.

Doni menjelaskan, per 15 November 2020 terdapat 17 kabupaten/kota memiliki resiko tinggi, 215 kabupaten/kota berisiko sedang dan 67 kabupaten/kota berisiko rendah.

Kemudian, 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru dan 4 kabupaten/kota tidak terdampak.

"Masih ada 6 kabupaten/kota tidak ada kasus baru padahal mereka sedang menyelenggarakan Pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni berharap, masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar upaya pencegahan penularan Covid-19 pada Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan, sampai sampai 9 Desember kita mampu menahan diri bisa mengendalikan dengan baik, dan mengajak masyatakat semuanya untuk patuh pada protokol kesehatan," pungkasnya.