Sosialisasi Vaksin Covid-19, Anggota DPR: Jangan Sampai Protokol Kesehatan Ambyar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mengingatkan, pemerintah agar hati-hati dalam menyosialiasikan vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Menurut Netty, jangan sampai masyarakat kemudian melupakan protokol kesehatan yang sebetulnya mutlak dilakukan selama masa pandemi.

"Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi terjadinya euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan jadi ambyar," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).

Dia mengatakan, adanya vaksin bukan berarti Indonesia bebas Covid-19 sepenuhnya secara instan.

Selain protokol kesehatan yang tak boleh dilupakan masyarakat, pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan pengetesan, penelusuran, dan perawatan Covid-19.

Baca juga: Vaksin Moderna dan Pfizer Diklaim Efektif Lawan Corona, Ini Kata Epidemiolog

Karena itu, Netty mengatakan pemerintah harus melakukan edukasi publik dengan baik. Di lain sisi, kata Netty, juga jangan sampai masyarakat menolak untuk diberikan vaksin.

"Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diuji coba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis, dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah transparan dalam menggunakan anggaran pengadaan vaksin Covid-19.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai proyek untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Pengadaan vaksin Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi. Jadi perlu dipastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dengan menjadikannya sebagai proyek untuk kepentingan kelompok tertentu," tegas Netty.

Baca juga: Menkes: Sasaran Vaksin Covid-19 untuk 107 Juta Orang, 70 Persen Penerima Mandiri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin akan tiba di Indonesia pada akhir November 2020.

Namun, dia menyebut pemberian vaksin harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak bisa langsung didistribusikan ke masyarakat.

"Vaksin datang itu kurang lebih nanti di akhir November. Tetap kita hati-hati, tetap harus melewati tahapan-tahapan di BPOM. Jumlahnya saya tidak berbicara. Setelah datang harus melalui lagi tahapan di BPOM Waktunya kurang lebih tiga pekan hingga sebulan," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dengan Presiden RI di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

Jokowi pun memperkirakan vaksin Covid-19 siap disuntikkan kepada masyarakat sekitar akhir 2020 atau awal 2021. Dia tidak menyebut secara spesifik merek vaksin yang akan tiba di Indonesia.

Namun, seperti diketahui, pemerintah menjajaki kerja sama dengan sejumlah produsen vaksin, antara lain Sinovac dan Sinopharm asal China.