Wapres: Pandemi Covid-19 Momentum Tepat Berdayakan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pasalnya, saat ini UMKM turut terdampak akibat pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara BMT Summit 2020 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11/2020), secara virtual.

"Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Menko PMK: Pelaku UMKM adalah Pahlawan Angkatan Kerja

Menurut Ma'ruf, ada dua hal yang membuat pandemi Covid-19 menjadi momentum merealisasikan potensi UMKM tersebut.

Pertama, kata dia, pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang disebutnya mulai menunjukkan pemulihan.

"Pemerintah tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan UMKM," kata dia.

Disamping itu, kata dia, ada pula insentif lain seperti keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp 100 triliun.

Adapun prioritas bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM, kata dia, dalam rangka menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, adapula program Bantuan Produktif untuk pelaku UMKM yang pada tahap awal bantuan tunai langsung diberikan kepada 12 juta UMKM yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Memang barangkali belum mencakup seluruh usaha mikro yang ada dan dalam pelaksanaan masih terjadi kekurangan di sana sini. Namun kemauan politik pemerintah untuk memberikan prioritas kepada UMKM merupakan angin segar bagi pemberdayaan usaha mikro di seluruh Tanah Air," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, bantuan yang diberikan tersebut sangat tepat karena UMKM merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Setidaknya, UMKM menyerap hampir 75 persen tenaga kerja dari seluruh angkatan kerja.

Dengan demikian, pengembangan UMKM pun dinilainya menjadi sangat penting sebagai upaya mengurangi kesenjangan.

Kedua, adalah fokus pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan syariah pun dapat dimanfatkan dengan potensi penggunaan baitu al-maal wa al-tamil (BMT) untuk pembiayaan UMKM.

Baca juga: Pemprov DKI Gelar Bazar UMKM Virtual demi Gerakkan Roda Ekonomi di Masa Pandemi

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi baitul mal (fungsi sosial) dan baitut tamwil (fungsi komersial).

Sebab Indonesia memiliki target untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, kata dia, maka para pelaku UMKM perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain).

Oleh karena itu, kata dia, UMKM pun akan membutuhkan sumber pembiayaan yang sesuai. Peranan BMT sebagai sumber pendanaan bagi UMKM pun akan sangat diperlukan.