Kompas.com - 14/11/2020, 19:22 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pahlawan.

Sebab, kata dia, 86 persen angkatan kerja di Indonesia berada di UMKM. Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan arahan dalam Acara Penyerahan Perizinan Usaha pada pelaku UMKM, di Kantor Bupati Gresik, Jumat (13/11/2020).

"Bapak-bapak (para pelaku UMKM) ini adalah pahlawan angkatan kerja. Kenapa? Karena 86 persen angkatan kerja kita bekerja di UMKM. Sisanya bekerja di industri besar," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Mau Optimalkan Agregator Bisnis UMKM

Ia mengatakan, pemerintah juga terus melakukan berbagai hal untuk bisa membantu UMKM.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga telah memberikan arahan agar anggaran tahun 2021 lebih banyak difokuskan dalam mengembangkan UMKM yang dapat memulihkan ekonomi nasional.

"Pokoknya pelaku usaha harus mendapatkan perlakuan khusus untuk segera memulihkan ekonomi indonesia ini," ujarnya.

"Kami sangat berharap kerja sama antara kementerian dan para pelaku UMKM di dalam upaya untuk membina, mengembangkan, melindungi usaha menengah kecil dan mikro ini," ucap dia.

Baca juga: Pelatihan Daring bagi Perempuan Pelaku UMKM Digelar di 6 Kabupaten/Kota

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan ke pelaku UMKM direncanakan diperpanjang hingga tahun depan atau minimal pada kuartal I-2021.

Adapun rencana tersebut ingin dilakukan karena melihat jumlah peminatnya yang masih cukup tinggi.

"Kami melihat ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan ini. Sementara jumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanyalah 12 juta pelaku usaha. Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan evaluasi untuk dilanjutkannya program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal I-2021," ujar Teten saat diskusi webinar 82 Tahun Sinar Mas, Kamis (12/11/2020).

Teten telah meminta masyarakat yang ingin mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta ini untuk segera cepat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Lalu, pada saat mendaftar, masyarakat harus membawa data-data yang dibutuhkan, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X