Moeldoko: Tidak Ada yang Harus Direkonsiliasi antara Pemerintah dan Rizieq Shihab

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan ajakan rekonsiliasi pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Moeldoko, selama ini pemerintah tak punya masalah dengan Rizieq sehingga tak perlu ada yang direkonsiliasi.

"Menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, enggak ada masalah kok. Kita bukan pada posisi apakah itu, enggak, posisinya baik-baik saja kok sebenarnya," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Tanggapi Rizieq Shihab, Moeldoko Sebut Tak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama

Moeldoko mengatakan, sejak awal pemerintah mempersilakan Rizieq kembali ke Tanah Air. Ia menyebut, Rizieq pergi meninggalkan Indonesia atas keinginannya sendiri, sehingga kepulangannya pun tak jadi persoalan.

Pemerintah, kata Moeldoko, tak pernah berupaya menekan atau menghalang-halangi kepulangan Rizieq. Sebaliknya, aparat melakukan pengawalan ketat sehingga pimpinan FPI itu aman sampai ke kediamannya.

"Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang menganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik, kan begitu," ujarnya.

"Jadi inilah, kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang harus direkonsiliasi," tutur dia.

Baca juga: PKS Tak Mau Ikut Campur Rekonsiliasi Rizieq dan Pemerintah

Terkait permintaan Rizieq tentang penghentian kriminalisasi ulama sebagai syarat rekonsiliasi, Moeldoko menegaskan, tak ada istilah tersebut.

Menurut Moeldoko, terkadang, untuk membangun emosi masyarakat, digunakan istilah-istilah tertentu seperti misalnya kriminalisasi.

"Sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada, kita nggak mengenal itu istilah itu. Dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu," ucapnya.

Moeldoko menambahkan, setiap orang punya hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara, negara pun memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan seluruh aturan.

Baca juga: Rizieq Shihab Pulang, Zulkifli Hasan Sebut Momentum untuk Rekonsiliasi

Negara, kata Moeldoko, berupaya melindugi segenap warga, bukan hanya kalangan yang bersuara keras.

"Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras, silent majority enggak dipikirkan, enggak, enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman, untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko.

Dilansir dari Kompas TV, Rizieq Shihab bicara soal rekonsiliasi antara pihaknya dengan pemerintah.

Rizieq sedianya tak menutup pintu untuk rekonsiliasi. Namun demikian, sebelum menuju ke arah sana, ia minta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis.

Baca juga: Kembali ke Indonesia, Rizieq Shihab Mulai Didekati Elite Parpol

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rizieq Shihab yang ditayangkan melalui kanal YouTube milik akun Front TV.

"Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka," kata Rizieq Shihab mengawali pernyataannya yang dikutip pada Rabu (11/11/2020).

"Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting."

Rizieq mengaku, telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017. Namun sampai saat ini, kata dia, tidak ada tanggapan dari pemerintah.