Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arnoldus Mononutu, Tokoh Pergerakan Asal Minahasa yang Kini Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 10/11/2020, 12:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada enam tokoh terpilih tahun ini.

Salah satu yang dianugerahi gelar tersebut yakni Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu. Ia merupakan tokoh pergerakan nasional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara.

Lahir pada 4 Desember 1896 di Manado, Sulawesi Utara, Arnoldus dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta. Keduanya saling kenal saat sama-sama menempuh pendidikan di Belanda.

Saat belajar di luar negeri, Arnoldus aktif mengorganisir mahasiswa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan.

Baca juga: Jokowi Pimpin Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 Tokoh

 

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (9/11/2020), Direktur Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur, Denni Pinontoan menyebut, Arnoldus punya peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Dia salah satu orang yang berperan menghubungkan perjuangan gagasan, wacana dan gerakan kemerdekaan Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia lainnya yang sedang dijajah waktu itu," kata Denni saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2020).

Denni juga mengatakan, pada masa perjuangan kemerdekaan Arnoldus berperan dalam menepis anggapan yang menyebut bahwa warga Minahasa cenderung memihak pemerintah kolonial Belanda.

"Dari jejak Arnold Mononutu ini sebenarnya tidak," ujar Denni.

Arnoldus pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan di tiga kabinet, yakni Kabinet Republik Indonesia Serikat (20 Desember 1949-6 September 1950), Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-April 1952), dan Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953).

Baca juga: Polri Bangga Kapolri Pertama Jadi Pahlawan Nasional

 

Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia pertama untuk China. Selain itu, Arnoldus pernah menjadi anggota Majelis Konstituente.

Pada tahun 1960, Arnoldus ditunjuk oleh Presiden RI pertama, Soekarno, sebagai Rektor Universitas Hassanuddin.

Dia menjabat selama lima tahun. Selama itu pula, jumlah mahasiswanya tumbuh dari 4.000 menjadi 8.000 orang.

Pada 15 Februari 1961, Arnoldus dianugerahi bintang mahaputra utama, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga sipil oleh pemerintah Indonesia.

Pada usia 86 tahun tepatnya tanggal 5 September 1983, Arnoldus mengembuskan napas terakhirnya di Jakarta.

Adapun gelar pahlawan nasional diberikan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2020), di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini didasari atas Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 117 TK Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Selain Arnoldus, lima tokoh lain yang juga diberi gelar pahlawan nasional yakni Sultan Baabulah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan dari Papua Barat, Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari DKI Jakarta, MR SM Amin Nasution dari Sulawesi Utara, serta Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com