Pemerintah Diminta Transparan soal Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Kementerian Keuangan untuk membuat instrumen atau dashboard agar publik dapat mengetahui anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk menghindari potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

"Dari awal selalu kita dorong bagaimana Kemenkeu, misalnya dengan KPK bisa membuat semacam dashboard anggaran penanganan Covid-19 ini," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: FITRA: Realiasi APBD untuk Tangani Covid-19 di 16 Provinsi Ini Terendah, Jakarta Termasuk

Misbah mengatakan, dashboard itu dapat berisi mengenai sumber-sumber pendanaan dari anggaran penanganan Covid-19 baik pendapatan maupun belanja.

Dengan demikian, Kemenkeu dapat menyampaikan sumber pendanaan anggaran secara reguler.

"Dari sisi belanja misalnya terkait untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, itu seharusnya ada dashboard khusus yang mungkin harusnya per harian. Kalau sekarang ini kan memang laporan realisasi anggaran termasuk PEN itu kan bulanan, itu pun yang disampaikan masih sangat umum," ucap Misbah.

Baca juga: FITRA Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Selain itu, kata Misbah, pihaknya juga mendorong Kemenkeu untuk membuat dashboard terkait anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dashboard tersebut diharapkan dapat menjelaskan lebih dari apa yang disampaikan setiap bulan oleh Menteri Keuangan.

Misbah menjelaskan, transparansi oleh pemerintah diperlukan untuk menghindari potensi korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19, terutama pada sektor kesehatan.

"Potensi korupsi secara umum itu ada di sektor kesehatan, terutama mengabaikan prosedur pengadaan barang jasa, pemotongan atau ketertutupan pengadaan barang jasanya," ucap Misbah.