Kompas.com - 03/11/2020, 19:50 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi untuk melakukan relaksasi kurikulum, dari yang semula kaku menjadi fleksibel.

Menurut dia, pandemi Covid-19 justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, termasuk di perguruan tinggi. Hal ini demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif, dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner," kata Jokowi saat acara peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar, yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Iuran Perguruan Tinggi Jadi Sumber Utama Inflasi di DKI pada September 2020

"Dari berorientasi theory building menjadi problem solving, bahkan impact making," tuturnya.

Jokowi menyebut, seluruh sivitas akademika harus siap menjalani standar normalitas baru.

Menurut dia, dosen yang baik adalah yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja dan dilakukan kapan saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi serta media belajar yang terbuka luas.

Standar normalitas baru tersebut, kata Jokowi, harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan.

Misalnya, kebijakan tentang key performance indicator (KPI) dosen, kebijakan mengenai program prioritas perguruan tinggi, alokasi anggaran, infrastrukturnya, hingga standar operasional prosedur (SOP).

"Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nerbagai standar normalitas baru harus dirumuskan," ujarnya.

Di awal abad digital seperti sekarang ini, lanjut Jokowi, berbagai riset dan pengembangan teknologi seharusnya memperoleh prioritas. Teknologi digital, big data analytics, maupun artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang.

Baca juga: Mendikbud: Anggaran Perguruan Tinggi Naik 70 Persen Tahun 2021

Oleh karenanya, ia mendorong perguruan tinggi untuk berlomba-lomba melakukan inovasi digital agar hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Misalnya, untuk pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi, hingga pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor.

"Karena itu jangan terjebak pada rutinitas. Perguruan tinggi harus punya waktu, harus punya energi dan harus punya keberanian untuk melakukan perubahan, harus terus-menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marjinalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marjinalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.