Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Relaksasi Kurikulum, dari Kaku Jadi Fleksibel

Kompas.com - 03/11/2020, 19:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi untuk melakukan relaksasi kurikulum, dari yang semula kaku menjadi fleksibel.

Menurut dia, pandemi Covid-19 justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, termasuk di perguruan tinggi. Hal ini demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif, dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner," kata Jokowi saat acara peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar, yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Iuran Perguruan Tinggi Jadi Sumber Utama Inflasi di DKI pada September 2020

"Dari berorientasi theory building menjadi problem solving, bahkan impact making," tuturnya.

Jokowi menyebut, seluruh sivitas akademika harus siap menjalani standar normalitas baru.

Menurut dia, dosen yang baik adalah yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja dan dilakukan kapan saja.

Sementara, perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi serta media belajar yang terbuka luas.

Standar normalitas baru tersebut, kata Jokowi, harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan.

Misalnya, kebijakan tentang key performance indicator (KPI) dosen, kebijakan mengenai program prioritas perguruan tinggi, alokasi anggaran, infrastrukturnya, hingga standar operasional prosedur (SOP).

"Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nerbagai standar normalitas baru harus dirumuskan," ujarnya.

Di awal abad digital seperti sekarang ini, lanjut Jokowi, berbagai riset dan pengembangan teknologi seharusnya memperoleh prioritas. Teknologi digital, big data analytics, maupun artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang.

Baca juga: Mendikbud: Anggaran Perguruan Tinggi Naik 70 Persen Tahun 2021

Oleh karenanya, ia mendorong perguruan tinggi untuk berlomba-lomba melakukan inovasi digital agar hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Misalnya, untuk pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi, hingga pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor.

"Karena itu jangan terjebak pada rutinitas. Perguruan tinggi harus punya waktu, harus punya energi dan harus punya keberanian untuk melakukan perubahan, harus terus-menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com