Kompas.com - 31/10/2020, 15:13 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan menelusuri asal-usul mobil berpelat nomor RFO yang digunakan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto selama buron.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik akan mendalami setiap informasi terkait fasilitas yang digunakan oleh Hiendra selama menjadi buronan KPK.

"Setiap informasi yang ada penyidik pasti akan mendalaminya termasuk terkait soal biaya hidup, alat transportasi dan fasilitas lain yang digunakan untuk berpindah tempat selama tersangka HS menjadi DPO KPK," kata Ali, Sabtu (31/10/2020).

Baca juga: Tersangka Penyuap Nurhadi Disebut Gunakan Mobil Berpelat RFO Selama Buron

Ali mengatakan, KPK telah mengamankan dua unit kendaraan yang diduga digunakan Hiendra selama dalam pelarian.

Dia pun membenarkan bahwa salah satu kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor berakhiran RFO sebagaimana disebut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

"Jika ada kaitan dengan perkara tentu dapat dilakukan penyitaan," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut Hiendra menggunakan mobil berpelat nomor RFO guna mengelabui tim KPK yang mengejarnya.

Seperti diketahui, pelat nomor dengan akhiran RFO merupakan fasilitas mobil bagi pejabat di bawah eselon II.

Baca juga: KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Boyamin pun mendesak KPK untuk mengusut asal-usul mobil dan pelat nomor tersebut serta menerapkan pasal perintangan penyidikan bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Hiendra.

"Niatnya memang mengamuflase tidak dicurigai karena mobil itu kan dianggap mobil rahasia, dinas, sehingga tidak dipakai sipil dan itulah yang dipakai selama pelarian, mobil itu yang dipakai HS," ujar Boyamin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
Pegawai Beri Bukti Tambahan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK ke Dewas

Pegawai Beri Bukti Tambahan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK ke Dewas

Nasional
Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Nasional
Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Nasional
Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Nasional
Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X