Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Kompas.com - 28/10/2020, 14:49 WIB
Taman Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRTaman Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melibatkan pegiat lingkungan dan masyarakat setempat dalam proyek pengembangan pariwisata di daerah konservasi Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

"Pemerintah, dalam hal ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), untuk melibatkan organisasi lingkungan dan tokoh masyarakat setempat dalam setiap proses pembangunan kawasan wisata di area konservasi komodo tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Bambang mengatakan, pemerintah harus mendengarkan dan memperhatikan kritik dari masyarakat dan organisasi lingkungan terkait pembangunan kawasan wisata di daerah konservasi komodo.

Hal itu bertujuan agar pembangunan tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian hewan komodo dan habitatnya yang wajib dilindungi dan dijaga dari kepunahan.

Ia pun mendorong pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk dapat membatasi para pengusaha yang berinvestasi di Pulau Rinca tersebut. Sebabnya, kata Bambang, keselamatan dan perlindungan komodo dan habitatnya harus diprioritaskan.

Baca juga: Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park Komodo

"Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, KLHK, bersama stakeholder terkait lainnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi NTT, pihak yang melakukan pembangunan wisata, dan organisasi lingkungan," tutur Bambang.

"Agar dalam membangun kawasan wisata memperhatikan tata kelola kawasan dan tetap mempertahankan konservasi alami hewan di daerah tersebut, dalam hal ini adalah komodo," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai, pembangunan proyek "Jurassic Park" di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan pemerintah tidak berbasis keilmuan.

Baca juga: Peneliti LIPI: Proyek Jurassic Park di Rinca Tak Bahayakan Habitat Komodo

Menurut dia, alih-alih melestarikan komodo dan habitat alaminya, pembangunan tersebut justru akan membuat komodo tersiksa.

"Pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca jelas menunjukkan pembangunan yang tidak berbasis keilmuan dan bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat setempat," kata Nur kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

"Pembangunan Jurassic Park justru akan menciptakan neraka bagi komunitas komodo yang dapat berujung pada musnahnya hewan unik ini selamanya," tutur dia.

Selain berdampak pada kelangsungan habitat dan hidup komodo, pembangunan Jurassic Park, lanjut Nur juga memiliki dampak pada masyarakat sekitar.

Baca juga: Walhi Kecam Pembangunan Jurassic Park Komodo, Tak Berbasis Keilmuan

Ia mengatakan, proyek tersebut akan membuat masyarakat menjadi terasingkan di tanah kelahirannya sendiri.

"Dampak pada kehidupan masyarakat lokal di sana yang sudah menyatu dengan kehidupan komodo," ucap Nur Hidayati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X