Kompas.com - 27/10/2020, 14:26 WIB
Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (28/9/2020). Dok. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan AgungJoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (28/9/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dalam kasus surat jalan palsu.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (27/10/2020).

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara eksepsi terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,” kata Sirad.

Baca juga: Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Untuk itu, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan perkara tersebut.

“Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Joko Soegiarto Tjandra,” tuturnya.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 3 November 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya, kuasa hukum Djoko Tjandra mengungkapkan tujuh poin keberatan atas dakwaan JPU dalam eksepsinya. Salah satunya terkait kesalahan penulisan nama Djoko Tjandra di dakwaan.

"Penuntut umum menulis nama yang bukan merupakan nama terdakwa, yakni Joko Soegiarto dan Joe Chan bin Tjandra Kusuma," kata anggota tim kuasa hukum Djoko Tjandra di PN Jakarta Timur, Selasa (20/10/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut kuasa hukum, nama klien mereka yang benar adalah Joko Soegiarto Tjandra.

Atas keberatan-keberatan tersebut, pihak Djoko Tjandra meminta agar surat dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X