Kompas.com - 27/10/2020, 12:07 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas dalam Pilkada 2020.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, salah satu kriteria calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas adalah tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi.

"Pelajarilah siapa-siapa calon yang akan Anda pilih, dan setidaknya pilih calon kepala daerah yang tak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi," kata Lili dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Lili menuturkan, calon kepala daerah yang patut dipilih adalah calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang baik serta mendukung upaya-upaya antikorupsi.

Kriteria lain dari calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas antara lain tidak melakukan politik uang, patuh melaporkan LHKPN, serta menghindari konflik kepentingan.

"Sekali Anda terima, tentu saja Anda akan membuka jalan bagi sebuah proses yang tidak benar dan akan berdampak buruk bagi masa depan," ujar Lili.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Lili juga mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang kepada pemilih atau berupaya menyogok penyelenggara Pilkada.

Baca juga: Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Para calon kepala daerah berstatus petahana juga diingatkan untuk tidak memaksakan kepentingan politik mereka kepada para aparatur sipil negara.

Sebab, Lili menyebut KPK banyak menerima keluhan dari para ASN tidak bisa bekerja dengan baik dan netral karena kepentingan politik kepala daerah.

"Keluhan para aparatur sipil negara kepada KPK adalah, 5 tahun bekerja setelah Pilkada waktu yang paling nyaman bagi mereka adalah 3 tahun, 2 tahun berikutnya mereka menjadi jantungan, ikut memilih salah, tidak berpihak salah, netral salah," kata Lili.

"Sehingga jangan berikan kesulitan-kesulitan bagi para ASN itu untuk bisa bekerja dengan baik dan netral," kata Lili menambahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.