KPK: Pilih Calon Kepala Daerah yang Tak Pernah Terlibat Korupsi

Kompas.com - 27/10/2020, 12:07 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas dalam Pilkada 2020.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, salah satu kriteria calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas adalah tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi.

"Pelajarilah siapa-siapa calon yang akan Anda pilih, dan setidaknya pilih calon kepala daerah yang tak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi," kata Lili dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Lili menuturkan, calon kepala daerah yang patut dipilih adalah calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang baik serta mendukung upaya-upaya antikorupsi.

Kriteria lain dari calon kepala daerah yang jujur dan berintegritas antara lain tidak melakukan politik uang, patuh melaporkan LHKPN, serta menghindari konflik kepentingan.

"Sekali Anda terima, tentu saja Anda akan membuka jalan bagi sebuah proses yang tidak benar dan akan berdampak buruk bagi masa depan," ujar Lili.

Untuk itu, Lili juga mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang kepada pemilih atau berupaya menyogok penyelenggara Pilkada.

Baca juga: Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Para calon kepala daerah berstatus petahana juga diingatkan untuk tidak memaksakan kepentingan politik mereka kepada para aparatur sipil negara.

Sebab, Lili menyebut KPK banyak menerima keluhan dari para ASN tidak bisa bekerja dengan baik dan netral karena kepentingan politik kepala daerah.

"Keluhan para aparatur sipil negara kepada KPK adalah, 5 tahun bekerja setelah Pilkada waktu yang paling nyaman bagi mereka adalah 3 tahun, 2 tahun berikutnya mereka menjadi jantungan, ikut memilih salah, tidak berpihak salah, netral salah," kata Lili.

"Sehingga jangan berikan kesulitan-kesulitan bagi para ASN itu untuk bisa bekerja dengan baik dan netral," kata Lili menambahkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X