Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Kompas.com - 22/10/2020, 21:38 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB, Jakarta, Selasa (20/10/2020) Dok. Humas BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB, Jakarta, Selasa (20/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penundaan pelaksanaan kompetisi sepak nasional bola Liga 1 demi keselamatan masyarakat lantaran pandemi masih berlangsung.

"Perlu diingat, bahwa keputusan penundaan yang dilakukan adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama," kata Wiku dalam keterangannya lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020).

Ia menambahkan, pelaksanaan Liga 1 memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Saat ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI) telah menyusun protokol kesehatan untuk pertandingan sepak bola dengan melibatkan ahli medis.

Baca juga: Liga 1 2020 Belum Jelas, Pemain dan Pelatih Persib Tetap Digaji

PSSI juga sudah menganggarkan biaya untuk tes usap (swab).

Kendati demikian, pemberian izin pertandingan sepak bola memerlukan koordinasi lebih lanjut antara PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB), dengan pihak kepolisian.

Selain itu izin pertandingan harus mempertimbangkan pula status zonasi dimana pertandingan sepak bola tersebut akan dilakukan.

"Intinya perlu adanya kepatuhan dari seluruh komponen penyelenggara sepak bola atau seluruh yang terkait dengan sepak bola, federasi, klub, hingga suporter," lanjut Wiku.

Adapun Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya kembali digelar pada 1 November 2020.

Baca juga: Liga 1 2020 Direncanakan Bergulir 1 November, Polri Tak Beri Izin Keramaian

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X