Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

Kompas.com - 20/10/2020, 18:37 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri menyebut dari lima poin prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. 

Kelima prioritas pembangunan tersebut yakni, pertama, pembangunan SDM. Lalu, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kemudian, memangkas, memotong, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. 

Keempat, penyederhanaan birokrasi, dan kelima, transformasi ekonomi.

Menurut Aisah, dari lima itu, hanya pembangunan infrastruktur yang tampak hasilnya pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi, Peneliti LIPI: Momentum Menguji Kabinet

“Menurut saya di antara lima poin (Prioritas Pembangunan) pembangunan infrastruktur ini yang paling sedikit konsisten dan ada hasilnya, kelihatan, karena fisik kan,” ujar Aisah dalam diskusi setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi, Selasa (20/10/2020).

Aisah mengatakan, jika dilihat dari segi upaya, bidang infrastruktur juga yang paling terlihat kerjanya.

“Ada beberapa (Infrastruktur) yang juga sudah diresmikan presiden, ya tol, ya bendungan, dan lain lain,” ujar Aisah.

“Ini keliatan bentuknya, tapi juga ada catatan ternyata penyerapan anggarannya juga masih tidak semaksimal itu, padahal sudah mau menjelang akhir tahun,” lanjut dia.

Kendati demikian ia menyadari adanya hambatan penyerapan anggaran akibat kondisi pandemi yang juga menghambat kerja-kerja pembangunan.

Namun, berdasarkan penyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan lah yang mencatat penyarapan anggaran paling besar dibanding Kementerian lain.

“Tapi ini (pembangunan infrastruktur) yang menurut saya di antara 4 poin lain yang paling cukup baik pencapaian, walaupun juga belum optimal,” tutur dia.

Lebih lanjut, Aisah mengatakan, pemerintahan Jokowi juga sudah menjalankan prioritas lain misalnya pembangunan SDM, namun dalam implementasinya masih jadi persoalan.

“Misalnya terkait dengan pembangunan SDM, kita tahu yang digadang-gadang oleh pemerintah adalah kartu prakerja, tapi ternyata kartu prakerja pada tahapan implementasi ini problematik sekali,” ungkap Aisah.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Bahkan, setelah peraturan baru terkait kartu prakerja dikeluarkan, ternyata juga masih banyak masalah teknis.

Persoalan teknis tersebut terkait dengan sasaran, kemudian konten, bahkan isu terakhir ada joki dalam seleksi untuk mendapatkan kartu prakerja.

“Ini artinya menunjukan upaya (pemerintah) sudah ada, tapi masih problematik,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X