Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ikut Berkolaborasi, Kemnaker Bangun 1.000 Sanitasi Air Bersih di Pedesaan

Kompas.com - 18/10/2020, 21:56 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantu membangun 1.000 sanitasi air bersih dan mandi cuci kakus (MCK) untuk meningkatkan aspek kebersihan kesehatan di pedesaan dalam program padat karya infrastruktur.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat memberikan penyerahan padat karya secara simbolis di Desa Linggoasri, Kabupaten Pekalongan, Minggu (18/10/2020).

Selain itu, menurut Ida, pembangunan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan.

"Tentu saya harap, bantuan yang telah diberikan pemerintah perlu partisipasi aktif dari aparat dan masyarakat desa guna menjaga fasilitas ini," kata Ida.

Baca juga: Cegah Virus Corona, PUPR Tingkatkan Air Bersih dan Sanitasi di 5 Destinasi Wisata

Lebih lanjut, Ida mengatakan, untuk daerah Jawa Tengah, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa.

"Bantuan diberikan terutama bagi masyarakat desa di kawasan yang sarana sanitasi dan air bersih yang belum layak," tutur Ida seperti dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Ida menambahkan, program ini melibatkan pekerja yang terdampak Covid-19, baik yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Pada kesempatan yang sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi terselenggaranya kolaborasi bantuan padat karya sanitasi ini.

Baca juga: Pengungsi Banjir Bandang Sentani Butuh MCK dan Air Bersih

"Ke depannya, saya berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut agar tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) keenam desa di Indonesia dapat tercapai," harapnya.

Adapun SDGs keenam yang dimaksud Abdul Iskandar yakni menjadikan desa layak air bersih di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jendral Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, Kemenaker memberikan bantuan program Padat Karya Jaring Pengaman Sosial.

"Bantuan tersebut diberikan kepada 17 kelompok yang berada di Kabupaten Pekalongan, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang pekerja," tuturnya. 

Baca juga: Desa Tertinggal di Indonesia Butuh 5 Juta MCK Komunal

Ia berharap, program tersebut dapat bermanfaat dan berguna dalam membantu masyarakat yang produktif dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Arini Harimurti mengapresiasi bantuan padat karya sanitasi yang diberikan di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, agar bantuan pemerintah yang didukung Bank Nasional Indonesia (BNI) ini dapat tepat sasaran dan tepat manfaat, diperlukan adanya dukungan dari aparat desa dan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com