Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

60,4 Persen Masyarakat Minta Pemerintah Prioritaskan Kesehatan

Kompas.com - 18/10/2020, 20:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 60,4 persen masyarakat meminta pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan dibandingkan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei yang disampaikan secara virtual, Minggu (18/10/2020).

"(Sebanyak) 60,4 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan, 36,2 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi, dan 3,4 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab," kata Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

Adapun opini masyarakat mengenai prioritas antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19 terlihat dinamis. Sebelumnya pada Mei lalu, Indikator juga melakukan survei dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya 60,7 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sementara 33,9 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

Namun, survei pada Juli menunjukkan hasil yang berbeda. Sebanyak 45 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sementara 47,9 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

"Dinamika yang signifikan tampak terjadi pada isu prioritas, antara kesehatan dan perekonomian. Temuan pada September 2020 tampak kembali kepada persepsi publik pada Mei 2020 yang lalu, di mana prioritas kesehatan kembali menjadi perhatian mayoritas publik, 60,4 persen," ujar Burhanudin.

"Sementara isu perekonomian sekitar 36,2 persen. Pergeseran ini signifikan dibandingkan dengan temuan pada Juli 2020 yang lalu," lanjut dia.

Survei terakhir Indikator itu dilakukan pada 24-30 September. Responden yang terlibat dalam survei sebanyak 1.200 orang.

Metode yang digunakan adalah simple random sampling yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Survei dilakukan via telepon.

Dengan sebaran responden seperti itu dan metode simple random sampling yang digunakan, maka margin of error hasil survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com