Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Istana: Bukan karena Demo

Kompas.com - 16/10/2020, 13:34 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beraktivitas seharian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (16/10/2020) ini.

Diketahui, Jumat ini, para mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Negara, Jakarta.

Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Presiden Jokowi bekerja dari Istana Bogor bukan untuk menghindari unjuk rasa.

"Enggak, bukan karena demo," kata Heru kepada Kompas.com, Jumat siang.

Baca juga: Disebut Penyusup Saat Demo Mahasiswa, Pemuda Jaket Merah di Sukabumi Diduga Alami Gangguan Jiwa

Heru menegaskan bahwa setiap menjelang akhir pekan, Presiden Joko Widodo memang tak selalu bekerja dari Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Negara juga kerap kali memilih melakukan kegiatannya dari Istana Bogor.

"Biasanya setiap Kamis atau Jumat di Bogor," kata dia.

Heru mencontohkan pada Senin dan Selasa lalu Presiden Jokowi juga bekerja dari Istana Jakarta.

Baca juga: Meski Tak Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku 30 Hari Setelah Disahkan di DPR

Padahal, saat itu juga ada demo menolak UU Cipta Kerja di sekitar Istana.

Heru menambahkan, Presiden Jokowi hari ini dijadwalkan menerima sejumlah tamu dan menteri di Istana Bogor.

Namun, ia enggan menyebutkan tamu dan menteri yang akan bertemu Kepala Negara karena agendanya bersifat internal.

"Agendanya intern, tapi kerja, ada menerima beberapa tamu dan menteri," kata Heru.

Baca juga: Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPP

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa kembali pada Jumat siang ini.

Kepolisian sudah memasang kawat berduri di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, untuk mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian mengatakan, aksi dilakukan pada pukul 13.00 WIB di Istana Negara.

Remy mengatakan, BEM SI tetap mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Baca juga: Mahasiswa Demonstrasi di Istana Jakarta, Jokowi Kerja di Istana Bogor

UU itu mendapat sorotan karena memuat aturan yang bisa merugikan pekerja hingga merusak lingkungan.

BEM SI terakhir melakukan aksi pada 8 Oktober lalu. Namun, akhirnya aksi yang turut diikuti oleh para buruh itu berujung rusuh.

Saat itu, Presiden Jokowi lebih memilih melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Timur. Kepala Negara baru memberi tanggapan soal aksi unjuk rasa keesokan harinya.

Presiden Jokowi menyebut, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi. Ia juga meminta pihak yang berkeberatan dengan UU itu menggugat ke MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com