Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Pemerintah soal Penanganan Covid-19 dan Ekonomi Dinilai Tidak Akurat

Kompas.com - 13/10/2020, 20:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pernyataan pemerintah soal Indonesia masuk lima besar negara yang mampu menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan kontraksi ekonomi, tidak akurat.

Meski, data angka kematian dan kontraksi ekonomi yang dijadikan parameter oleh pemerintah memang ada dalam situs Our World in Data.

"Statement itu bisa disebut tidak akurat. Saya tidak tahu mengapa angka itu yang dipilih. Angka itu memang ada di Our World in Data," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Airlangga: Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Berhasil Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

 

Namun, Pandu menyayangkan pemerintah mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ia menduga, pemerintah sengaja memilih data yang bisa menentramkan masyarakat.

"Narasi dari awal kan pandemi di Indonesia itu tak ingin menangani secara riil, tetapi menentramkan masyarakat. Jadi tak semua info dibuka. Apa karena tidak tahu atau sengaja tidak dibuka," tutur Pandu.

"Yakinkah kita masuk lima besar terbaik? Memakai data kontraksi ekonomi dan angka kematian yang rendah, itu kan dua angka yang tak bisa akurat," lanjutnya.

Baca juga: Dinilai Ironi, Pernyataan Airlangga yang Sebut Indonesia Seimbang Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

 

Pandu mengingatkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berstatus under reported atau tidak semua dilaporkan.

Terlebih, kapasitas pemeriksaan Covid-19 yang masih terbatas.

"Angka yang di-report ke dunia kan biasanya angka resmi. Nah angka itu tidak merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Sebab yang dilaporkan meninggal itu adalah yang terkonfirmasi Covid-19 saja," jelas Pandu.

"Padahal Indonesia itu testingnya sangat terbatas. Banyak yang sudah meninggal tetapi tidak sempat dites atau sudah dites tapi belum ada hasilnya," tutur dia.

Baca juga: Pernyataan Airlangga soal Keseimbangan Penanganan Pandemi dan Kontraksi Ekonomi Dinilai untuk Yakinkan Investor

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia tercatat sebagai negara yang mampu menangani pandemi Covid-19 secara berimbang dengan kontraksi ekonomi yang menjadi dampaknya.

Bahkan, Indonesia termasuk dalam lima besar jajaran negara yang mampu secara seimbang mengatasi dua persoalan itu.

"Indonesia ini kontraksi ekonomi relatif lebih rendah dibanding negara lain. Kita termasuk top lima negara yang bisa menangani secara berimbang antara Covid-19 maupun penurunan kontraksi ekonomi," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).

Hal ini salah satunya dipengaruhi angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dengan case fatality rate di bawah empat persen.

Airlangga berharap, nantinya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka nol atau netral.

"Kita harap minimal masuk tren positif atau kurva seperti huruf V. Ujungnya antara minus 1 sampai (minus) 0,6 . Minimal target kita netral. Netral itu restart atau nol," ungkap Airlangga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com