Wapres Minta MUI dan Ormas Islam Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat soal UU Cipta Kerja

Kompas.com - 12/10/2020, 14:41 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin dalam testimoni virtual Hari Batik Nasional di acara pagelaran Hybrid Fashion Show, Karisma Batik 2020: Bangga Pakai Batik, Jumat (2/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) Islam lainnya menjadi jembatan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Utamanya dalam undang-undang (UU) Cipta Kerja yang saat ini dipermasalahkan oleh masyarakat.

"MUI bersama ormas- ormas Islam diharapkan dapat menjadi jembatan menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah secara konstruktif serta dengan cara yang baik," ujar Ma'ruf di acara pembukaan Pra Ijtima Sanawi (annual meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia Tahun 2020 secara online, Senin (12/10/2020).

Baca juga: 5 Gubernur yang Surati Jokowi Terkait Aspirasi Menolak UU Cipta Kerja

Ma'ruf mengatakan, MUI dibentuk dengan komitmen untuk menjaga persatuan demi kemaslahatan bangsa dan umat.

Dengan demikian, MUI pun diharapkan dapat menjembatani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja.

Namun Ma'ruf berharap, sebelum menerima aspirasi terkait persoalan UU Cipta Kerja, pihak MUI dan ormas Islam lainnya agar mendalami isi UU tersebut terlebih dahulu.

"Sebelumnya, MUI dan ormas-ormas Islam diharapkan mendalami isi UU Cipta Kerja yang sudah disahkan dan menyampaikan masukan, saran agar dapat ditampung," kata dia.

Baca juga: Ganjar Buka Ruang Aspirasi Selesaikan Polemik UU Cipta Kerja

Saran-saran tersebut, kata dia, nantinya dapat ditampung dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden serta aturan-aturan pelaksanaan lainnya.

Apalagi, ia melihat respons masyarakat terutama para pekerja yang menolak keras UU tersebut karena dianggap merugikan sehingga meminta agar aspirasinya disampaikan kepada pemerintah.

Namun, Ma'ruf juga memastikan bahwa UU Cipta Kerja diperlukan karena selama ini penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh aturan yang berbelit-belit dan tumpang-tindih.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X