Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Syaikhu, dari Wakil Wali Kota Bekasi hingga Jadi Presiden PKS

Kompas.com - 05/10/2020, 17:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua kali gagal dicalonkan sebagai wakil gubernur, rupanya tak membuat karier politik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu redup.

Kenyataannya, pria berusia 55 tahun itu justru baru saja terpilih sebagai Presiden PKS menggantikan Sohibul Iman.

Penetapan Syaikhu sebagai Presiden PKS dilakukan pada saat sidang musyawarah Majelis Syura PKS, Senin (5/10/2020).

"Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di lima tahun ke depan," kata Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie dalam pidato sambutannya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Gantikan Sohibul Imam, Ahmad Syaikhu Resmi Jadi Presiden PKS

Syaikhu diketahui mulai bergabung sebagai kader PKS pada 2004 saat dirinya dicalonkan oleh partai tersebut sebagai anggota DPRD Kota Bekasi.

Sebelumnya, setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ia bekerja sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan (1986-1989) dan auditor di BPKP Pusat sejak 1989.

Selanjutnya pada 2009, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Namun, saat Pilkada Kota Bekasi dihelat pada 2013, Syaikhu yang diusung PKS bersama Partai Golkar untuk mendampingi Rahmat Effendi, berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Syaikhu akhirnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, PKS: Berpotensi Timbulkan Kerusakan Lingkungan

Dua kali gagal wagub

Setelah jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Bekasi selesai pada 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Barat bersama Sudrajat, sebagai calon gubernur.

Selain pasangan tersebut, ada tiga kandidat lain yang turut berkontestasi, yaitu Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum, Tb Hasanuddin-Anton Charliyan, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Idaman itu harus menelan pil pahit kekalahan. Pasalnya, mereka hanya mampu memperoleh 6.317.465 suara atau setara dengan 28,74 persen.

Pilkada pun dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil-UU dengan perolehan 7.226.254 suara atau sekitar 32,88 persen.

Selanjutnya, pada 2019 ia terpilih sebagai anggota DPR RI. Oleh fraksinya, Syaikhu ditempatkan di Komisi V yang membidangi soal infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan imigrasi, pencarian dan pertolongan, serta meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Baca juga: Ahmad Syaikhu Harap Wagub Pendamping Anies Baswedan Berasal dari PKS

Pada saat yang sama, Syaikhu masuk bursa calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

Awalnya, selain Syaikhu ada nama Agung Yulianto yang diusulkan Gerindra dan PKS untuk menggantikan Sandiaga. Namun, kedua usulan nama tersebut ditolak oleh DPRD DKI.

Surat rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan kepada DPRD DKI dicabut. Gerindra dan PKS akhirnya mengajukan nama lain yaitu Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis.

Akhirnya nama Riza Patria lah yang terpilih untuk menggantikan Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com