Politisi Nasdem Akui Buruh Dirugikan dalam Pesangon di RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 04/10/2020, 22:56 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengakui buruh dirugikan dalam hal pesangon di Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Kendati demikian, ia mengatakan Fraksi Nasdem tetap menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna karena dalam beleid tersebut juga tercantum ketentuan perlindungan terhadap petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat.

"Fraksi kami menerima karena dalam RUU Ciptaker yang telah diperbaiki terdapat pula perlindungan bagi nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat adat," kata Taufik saat dihubungi, Minggu (4/10/2020).

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Gerakan Buruh Serukan Mogok Nasional 6-8 Oktober

"Kalau kami tolak maka perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut menjadi hilang. Memang harus diakui khusus untuk buruh, utamanya terkait pesangon, buruh sangat dirugikan. Tapi ada yang berhasil kami jaga juga hak-hak buruh dalam RUU Ciptaker," lanjut Taufik.

Ia mengatakan, Fraksi Nasdem menyadari sejak awal RUU Cipta Kerja akan tetap disahkan meski ada fraksi yang menolak.

Namun demikian, Fraksi Nasdem tetap ikut membahas lantaran ingin memperbaiki sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.

"Kami sudah berhitung RUU ini pasti tetap disahkan meskipun ada fraksi yang menolak karena itu kami tidak mau cuma ambil keuntungan politik dengan menyatakan menolak," kata Taufik.

Baca juga: Satgas Covid-19 Karawang Minta Buruh Urungkan Aksi Mogok Nasional

"Tapi yang kami lakukan adalah memperbaiki pasal-pasal bermasalah. Kami tidak ingin sekadar menolak di ujung tapi dalam pembahasan tidak berbuat apa-apa untuk mengawalnya," lanjut dia.

Untuk diketahui, rapat panitia kerja RUU Ciptaker tanggal 27 September mulanya telah diambil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR bahwa jumlah pesangon tidak mengalami perubahan sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan pesangon berjumlah 32 kali gaji dengan dengan perubahan skema yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan sembilan kali gaji ditanggung Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.

Namun pada rapat Panja RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober, pemerintah mengajukan perubahan yakni menjadi 25 kali gaji dengan skema 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan enam kali gaji ditanggung JKP.

Pemerintah beralasan agar dapat memberikan kepastian mengenai realisasinya karena selama ini menurut data pemerintah hanya 7 persen yang mampu merealisasikan pesangon sebagaimana skema UU Ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X