Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Tak Ada Diskriminasi Umat Islam di Indonesia

Kompas.com - 04/10/2020, 19:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tak ada diskriminasi umat Islam di Indonesia.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan banyaknya muslim yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

"Siapa yang bilang umat Islam kok didiskriminasi? Enggak ada (diskriminasi)," kata Mahfud saat menghadiri sarasehan yang digelar Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Jawa Timur, disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (4/10/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 Meski Tanpa Pilkada, Wagub: Tak Berkorelasi Langsung

Mahfud mencontohkan dirinya sendiri sebagai santri yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.

Ia lalu mencontohkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga seorang santriwati.

Para pejabat tinggi negara lainnya juga disebut Mahfud sebagai seorang muslim taat, seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Mahfud menyebut, tak ada yang menyudutkan Islam di Indonesia dan tak ada pula kebijakan anti-Islam di Tanah Air.

"Jadi enggak ada di sini kebijakan anti-Islam, enggak ada. Tinggal saudara dan kita berjuang agar umat Islam itu mendapat porsi kemajuan yang proporsional," ujar dia.

Mahfud mengatakan, pada era awal kemerdekaan umat Islam memang mengalami kemunduran. Menurut kabar yang beredar, kala itu, lulusan madrasah tak boleh jadi polisi, tentara, atau dokter.

Namun, hal itu berubah sejak adanya aturan yang menyebutkan bahwa lulusan madrasah harus disamakan dengan lulusan sekolah umum.

Baca juga: Mahfud MD: Jangan Main-main sama Covid-19, Donald Trump Itu Dulu Enggak Percaya

Oleh karena itu, sejak tahun 70-an, banyak santri yang menjadi dokter, sarjana hukum, hingga insinyur. Pada era tersebut pula, santri mulai duduk di pemerintahan.

Memasuki tahun 90-an, santri mulai mengusai pemerintahan dengan menjabat sebagai pejabat eselon 1.

Saat itulah, di setiap kantor pemerintah ada masjid, pengajian, hingga majelis taklim. "Lah dari mana diskriminasinya? Nggak ada," ujar Mahfud.

"Umat Islam boleh maju, tetapi yang dikembangkan di dalam konsep kehidupan bernegara bagi umat Islam Indonesia adalah bukan Islam radikal," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com