Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Pilkada Perburuk Pandemi Covid-19, MUI: Apakah Cukup Nanti Permintaan Maaf Saja?

Kompas.com - 02/10/2020, 10:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas khawatir digelarnya Pilkada di tengah meningkatnya kasus Covid-19 akan menyebabkan ledakan penyebaran virus dan korban meninggal dunia.

Ia pun mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seandainya penyelenggaraan Pilkada 2020 memperburuk situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Apakah cukup mereka menyampaikan permintaan maaf saja kepada rakyat luas, atau mereka harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan perbuatannya?," kata Anwar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

"Dan kalau akan diseret ke meja hijau, siapa di antara mereka yang harus diseret, diadili dan dihukum serta dipenjarakan?," lanjutnya.

Baca juga: Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Anwar memahami bahwa Pilkada sejatinya merupakan tanggung jawab bersama.

Namun, pemerintah dan penyelenggara tak bisa berlindung di balik kata-kata tersebut seandainya Pilkada menyebabkan ledakan wabah.

Sebab, kata Anwar, tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya.

Selain itu, berbagai kalangan pun sebenarnya telah mendesak para pemangku kepentingan untuk sementara menunda Pilkada.

"Oleh karena itu yang sangat bertanggung jawab dalam masalah ini tentu adalah pemerintah dan penyelenggara Pilkada itu sendiri karena mereka tetap ngotot untuk menyelenggarakannya," ujar dia.

Baca juga: Sekjen MUI Minta Pemerintah Serius Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Penyelenggara memang sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman dari Covid-19.

Namun demikian, kata Anwar, faktanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama Pilkada masih tetap terjadi.

"Sehingga bak kata pepatah, masih jauh panggang dari api," ucapnya.

Anwar pun meminta pemerintah dan KPU meninjau ulang waktu pelaksanaan Pilkada.

Jika tidak, bukan tidak mungkin Pilkada menjadi medan menakutkan yang akan memicu terjadinya ledakan kasus Covid-19.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Sekjen MUI: Tingkatkan Kewaspadaan

"Pihak pemerintah serta penyelenggara pilkada tidak usah merasa malu untuk menunda karena sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna" katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com