Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepatuhan Masyarakat untuk Jaga Jarak Rendah, Ketua MPR Minta Operasi Yustisi Dimaksimalkan

Kompas.com - 29/09/2020, 17:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta, penerapan operasi yustisi dimaksimalkan. Terutama, dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut Bamsoet, ketegasan pemerintah beserta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan aparat TNI-Polri diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Namun, tetap menggunakan cara yang humanis dan persuasif dalam penindakannya," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan komunitas yang ada di masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dan dampaknya terhadap kesehatan pribadi.

Baca juga: Data Terbaru dari IDI, 127 Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid-19

"Agar komunitas tersebut dapat membantu satgas sebagai penegak protokol kesehatan sekaligus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol pencegahan Covid-19," ucapnya.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, khususnya di wilayah dengan angka kepatuhan rendah dan tingkat penularan tinggi, perlu ditingkatkan.

Harapannya, kelak semakin banyak masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 92 persen masyarakat telah mematuhi penggunaan masker sebagai salah satu protokol kesehatan.

Baca juga: Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19

Namun, hanya 75 persen responden yang mengaku patuh untuk rutin mencuci tangan serta 73,54 persen responden yang masih tetap aktif menjaga jarak.

Survei dilaksanakan secara virtual pada 7-14 September terhadap 90.967 responden yang didominasi masyarakat berusia kurang dari 45 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com