Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Kompas.com - 28/09/2020, 15:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dosen dan guru menjadi salah satu prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap pertama.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat menjadi pembicara di acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2020 secara daring, Senin (28/9/2020).

Muhadjir mengatakan, akhir tahun ini impor vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sedang memproduksi vaksin dalam negeri. 

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19 di Jateng, Ganjar: Sudah Tidak Ada Zona Merah

Dengan kebijakan ini diharapkan banyak mahasiswa yang akan menjadi relawan untuk membantu proses vaksinasi kepada 147 juta warga diprioritaskan menerima vaksin tahap pertama.

"Nanti relawannya juga para mahasiswa, kita harapkan membantu proses vaksinasi kepada sekitar 147 juta untuk tahap pertama. Termasuk para dosen, guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, mereka yang divaksin pertama kali diharapkan dapat membangun herd immunity (penghentian virus dengan mengandalkan imun tubuh) untuk melindungi mereka yang belum divaksin.

Sebab tidak semua masyarakat akan mendapatkan vaksin.

Baca juga: UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Ia mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia yang divaksin Covid-19.

Dengan demikian sisanya, kata dia, secara otomatis sudah terpagari oleh herd immunity.

"Itu kita harapkan mulai akhir tahun, paling tidak awal tahun depan sudah dilakukan dan mudah-mudahan akhir tahun 2021 Indonesia sudah aman dari ancaman Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-Benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-Benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com