Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kompas.com - 27/09/2020, 10:21 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengingatkan personelnya untuk tidak berpolitik praktis selama Pilkada Serentak 2020.

Idham menegaskan, akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis.

"Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui Propam, baik disiplin ataupun kode etik," ucap Idham melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2020).

Idham mengungkapkan, tugas Polri hanya mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Anggota kepolisian tidak boleh melakukan upaya mendukung salah satu pasangan calon tertentu, maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu netralitas Polri.

Selain itu, Polri juga akan bertindak tegas kepada anggotanya yang melanggar dalam hal protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baru-baru ini, Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Tegal Selatan akibat kasus konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada Rabu (23/9/2020) malam.

Selain dinonaktifkan dari jabatannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, Joeharno sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Baca juga: Dugaan Kampanye Terselubung Petahana di Pilkada Ogan Ilir, Lantik Karang Taruna hingga Bantuan Covid-19

"Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam," kata Argo.

Polisi sedang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan terlapor dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo yang menyelenggarakan acara.

Dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X