Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kompas.com - 27/09/2020, 10:21 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020). Dok. Divisi Humas PolriKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengingatkan personelnya untuk tidak berpolitik praktis selama Pilkada Serentak 2020.

Idham menegaskan, akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis.

"Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui Propam, baik disiplin ataupun kode etik," ucap Idham melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2020).

Idham mengungkapkan, tugas Polri hanya mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Anggota kepolisian tidak boleh melakukan upaya mendukung salah satu pasangan calon tertentu, maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu netralitas Polri.

Selain itu, Polri juga akan bertindak tegas kepada anggotanya yang melanggar dalam hal protokol kesehatan.

Baru-baru ini, Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Tegal Selatan akibat kasus konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada Rabu (23/9/2020) malam.

Selain dinonaktifkan dari jabatannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, Joeharno sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Baca juga: Dugaan Kampanye Terselubung Petahana di Pilkada Ogan Ilir, Lantik Karang Taruna hingga Bantuan Covid-19

"Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam," kata Argo.

Polisi sedang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan terlapor dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo yang menyelenggarakan acara.

Dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X