Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Kompas.com - 22/09/2020, 12:19 WIB
Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPresiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Opsi pertama, yakni menunda pilkada sampai pandemi mereda.

"Opsinya ada dua yang salah satunya bisa dipilih dan ditetapkan lewat Perppu. Satu menunda Pilkada langsung sekitar satu tahun sampai betul-betul ada pelandaian wabah," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020) malam.

Baca juga: Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

 

Kemudian opsi kedua yakni menunda pelaksanaan pilkada selama tiga bulan hingga Maret 2021 dan sistem pemilihan menjadi tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Azyumardi mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, kata dia, dalam UUD 1945 hanya presiden dan wakil presiden yang disebut dipilih melalui pemilihan langsung

"Dari awal Oktober sampai Maret, pemerintah, DPR dan KPU punya cukup waktu menyiapkan pilkada tidak langsung lewat DPRD," ujar Azyumardi.

"Ini tidak melanggar UU karena hanya presiden, wakil presiden yang disebut dipilih lewat pemilu langsung. Pilkada lewat DPRD juga memutus politik uang sampai ke akar rumput," tutur dia.

Baca juga: Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Azyumardi: Tak Ada Empati

Selain itu, Azyumardi menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena tidak melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak.

"Orang-orang yang terlibat jauh lebih sedikit, tidak memassa seperti Pilkada langsung. Sehingga protokol kesehatan bisa ditegakkan," ucap.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X