Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Kompas.com - 21/09/2020, 17:24 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19, dari awal hingga saat ini.

Hal ini disampaikan Donny menanggapi masukan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar Jokowi memimpin langsung Penanganan Covid-19.

Donny mengatakan, dalam perjalanannya Presiden Jokowi memang membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, komite itu selalu bekerja di bawah arahan Presiden.

Baca juga: UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

"Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi itu presiden yang memberi arahan. Panglima tertinggi penanganan Covid-19 itu ya Presiden," kata Donny kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Donny menyebut, komite tersebut dibentuk Presiden Jokowi agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan konkret. Selain itu, komite juga dibentuk agar kebijakan terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan dan sinergi.

"Oleh karena itu dibentuk organisasi namanya komite dengan dua kaki, satgas pemulihan ekonomi dan satgas penanganan Covid-19," kata dia.

"Tapi semua yang dilakukan komite dan satgas tidak lain tidak bukan instruksi Presiden. Jadi tidak ada yang ambil keputusan sendiri," tegasnya.

Diberitakan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Presiden Joko Widodo bisa saja mengambil alih dan memimpin langsung penanganan  Covid-19.

Sebab, menurut dia, kehadiran Kepala Negara sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian dalam penanganan pandemi.

"Jika diperlukan, (presiden) dapat mengambil alih dan memimpin langsung (penanganan pandemi Covid-19) agar lebih efektif, terarah dan maksimal," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah menilai, pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19. Namun, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Menurut PP Muhammadiyah, selain masalah Covid-19 yang kompleks, ada beberapa hal yang harus perbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah. Terutama yang harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X