Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Kompas.com - 21/09/2020, 17:24 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19, dari awal hingga saat ini.

Hal ini disampaikan Donny menanggapi masukan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar Jokowi memimpin langsung Penanganan Covid-19.

Donny mengatakan, dalam perjalanannya Presiden Jokowi memang membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, komite itu selalu bekerja di bawah arahan Presiden.

Baca juga: UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

"Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi itu presiden yang memberi arahan. Panglima tertinggi penanganan Covid-19 itu ya Presiden," kata Donny kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Donny menyebut, komite tersebut dibentuk Presiden Jokowi agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan konkret. Selain itu, komite juga dibentuk agar kebijakan terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan dan sinergi.

"Oleh karena itu dibentuk organisasi namanya komite dengan dua kaki, satgas pemulihan ekonomi dan satgas penanganan Covid-19," kata dia.

"Tapi semua yang dilakukan komite dan satgas tidak lain tidak bukan instruksi Presiden. Jadi tidak ada yang ambil keputusan sendiri," tegasnya.

Diberitakan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Presiden Joko Widodo bisa saja mengambil alih dan memimpin langsung penanganan  Covid-19.

Sebab, menurut dia, kehadiran Kepala Negara sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian dalam penanganan pandemi.

"Jika diperlukan, (presiden) dapat mengambil alih dan memimpin langsung (penanganan pandemi Covid-19) agar lebih efektif, terarah dan maksimal," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah menilai, pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19. Namun, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Menurut PP Muhammadiyah, selain masalah Covid-19 yang kompleks, ada beberapa hal yang harus perbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah. Terutama yang harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X