Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Kompas.com - 20/09/2020, 11:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Struktur kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 diumumkan. Susunan kepengurusan partai terbaru itu merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Gerindra yang digelar 8 Agustus lalu.

Hasil Kongres Luar Biasa tersebut telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jumlah anggota kepengurusan Partai Gerindra terbaru antara lain, dewan pembina berjumlah 89 orang, dewan penasehat berjumlah 48 orang, dewan pakar berjumlah 43 orang," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui tayangan YouTube Gerindra TV, Sabtu (19/9/2020).

"Dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berjumlah 292 orang," tuturnya.

Baca juga: Prabowo Daftarkan Kepengurusan Baru Partai Gerindra ke Kemenkumham

Dalam susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru, Prabowo Subianto kembali ditunjuk sebagai ketua umum. Prabowo juga menjabat sebagai ketua dewan pembina.

Oleh karenanya, kata Muzani, Prabowo bertanggung jawab untuk menata berbagai macam perkembangan partai agar dapat menghadapi perkembangan situasi politik.

Prabowo juga diberikan mandat penuh untuk mengambil keputusan yang dianggap penting, termasuk penetapan calon presiden, calon wakil presiden hingga calon menteri yang diajukan Partai Gerindra.

Begitu juga dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota yang diajukan Gerindra.

"Dalam kaitan dengan internal, ketua umum dan ketua dewan pembina diberi mandat untuk menetapkan calon anggota DPR RI, calon anggota DPR provinsi, calon anggota DPR kabupaten/kota, dan calon-calon ketua dewan pimpinan daerah, ketua dewan pimpinan cabang," ujar Muzani.

"Selanjutnya beliau bertanggung jawab dan mengambil kebijakan-kebijakan internal lainnya," tambah dia.

Dalam bertugas, Prabowo didampingi oleh 12 wakil ketua umum.

Prabowo juga menunjuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua harian dan Sugiono sebagai wakil ketua harian.

Prabowo juga telah menyusun mahkamah Partai Gerindra yang disebut sebagai majelis kehormatan.

Struktur mahkamah partai terdiri dari dewan pengarah dan dewan eksekutif. Dewan pengarah diketuai oleh Marsma TNI (Purn) Mutanto Juwono, sementara dewan eksekutif diketuai Habiburokhman.

Berikut susunan pengurus Partai Gerindra yang terbaru, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, hingga bendahara:

  • Ketua Umum: Prabowo Subianto
  • akil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad
  • akil Ketua Umum bidang Luar Negeri: Fadli Zon
  • Wakil Ketua Umum bidang Ideologi, Politik Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis: Sugiono
  • Wakil ketua umum bidang ekonomi dan lingkungan hidup: Edhy Prabowo
  • Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
  • Wakil Ketua Umum bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi, dan UMKM: Ferry Joko Yulianto
  • Wakil Ketua Umum bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg Putih Sari
  • Wakil Ketua Umum bidang Pemuda, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
  • Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi: Habihurokhman
  • Wakil Ketua Umum bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat: Sumarjati Arjoso
  • Wakil Ketua Umum bidang Pendidikan dan Infrastruktur: Susi Marleny Bachsin
  • Wakil Ketua Umum bidang Agama: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Hasyim)
  • Sekretaris Jenderal: Ahmad muzani
  • Bendahara Umum: Thomas Mulyatno Djiwandono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com