Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Kompas.com - 19/09/2020, 13:00 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, sejak awal pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi publik yang disampaikan pemerintah tidak memiliki tujuan spesifik terhadap pengendalian Covid-19.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

"Indonesia menghadapi pandemi ini tidak punya rencana jangka panjang, tidak punya plan, target, objektif, termasuk untuk mengubah perilaku, tidak ada rencana," kata Pandu dalam diskusi daring Menakar Perilaku Masyarakat dalam Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

"Sejak awal, dari Maret, harusnya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye publik," tambahnya.

Pandu mengatakan, upaya mengubah perilaku penduduk di masa pandemi merupakan kunci penting dalam pengendalian penularan Covid-19.

Namun, kata dia, narasi yang disampaikan pemerintah cenderung memakai pendekatan psikologis dengan pesan-pesan agar publik tidak panik.

"Perilaku penduduk ini menjadi penting. Akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada upaya kampanye publik. Akhirnya kampanye jaga jarak, pakai masker, terpisah-pisah," tuturnya.

Baca juga: Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Situasi ini kemudian diperkeruh dengan narasi pemerintah yang mengesankan bahwa vaksin Covid-19 akan menyelesaikan masalah.

Padahal, menurut Pandu, efektivitas vaksin pun belum tentu sempurna. Pandu menegaskan, vaksin bukan "solusi ajaib" terhadap penanganan Covid-19.

"Kalau sekarang dinarasikan pandemi ini tidak akan sulit, ada vaksin, itu juga salah. Vaksin bukan solusi, orang belum ada. Mungkin dipaksakan ada, mungkin efektivitasnya 50 persin (tetapi) dipakai," ujar Pandu.

Baca juga: Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Karena itu, ia mendorong agar saat ini pemerintah mulai menyusun strategi kampanye untuk mengubah perilaku publik, yaitu agar patuh mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Pemerintah harus terus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya memakai masker di masa pandemi ini.

"Pakai masker adalah 'vaksin' terbaik yang ada sekarang. Jangan nunggu vaksin yang belum jelas, belum tentu sangat efektif. Tapi masker, kalau pakai masker yang benar, kita akan rendah sekali risikonya," ucap Pandu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com