Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2020, 12:30 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menegaskan, saat ini masker merupakan "vaksin" terbaik untuk mencegah penularan Covid-19.

Menurut Pandu, pemerintah harus terus mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker di masa pandemi ini.

"Pakai masker adalah 'vaksin' terbaik yang ada sekarang. Jangan nunggu vaksin yang belum jelas, belum tentu sangat efektif. Tapi masker, kalau pakai masker yang benar, kita akan rendah sekali risikonya," kata Pandu dalam diskusi daring Menakar Perilaku Masyarakat dalam Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Ahli: Wajib Pakai Masker di Rumah Jika Tak Patuh Protokol Kesehatan Saat di Luar

Pandu mengatakan, pemerintah tidak bisa mengandalkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Efektivitasnya belum tentu sempurna.

Ia menegaskan, vaksin bukan "solusi ajaib" yang akan serta-merta menyelesaikan masalah.

"Jadi kalau sekarang dinarasikan pandemi ini tidak akan sulit, ada vaksin, itu juga salah. Vaksin bukan solusi, orang belum ada. Mungkin dipaksakan ada, mungkin efektivitasnya 50 persin (tetapi) dipakai," tuturnya.

Menurut Pandu, sejak awal pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Penggunaan Masker Jadi Proteksi, Jangan Bosan Ingatkan Masyarakat

Karena itu, ia mendorong agar saat ini pemerintah mulai menyusun strategi kampanye untuk mengubah perilaku publik, yaitu agar patuh mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Ia menyatakan, perilaku masyarakat merupakan kunci penting dalam pengendalian penularan Covid-19.

"Sejak awal, dari Maret, harusnya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye publik," kata dia.

"Ini salah satu terobosan yang harus dipikirkan, kita harus mengampanyekan pakai masker, karena masker adalah vaksin terbaik," tegas Pandu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com