Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Kompas.com - 18/09/2020, 19:49 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya memang bukan ahli epidemiologi.

Diketahui, Luhut telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menangani penanganan Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Meski bukan pakar epidemiologi, Luhut mengaku dibantu oleh sejumlah ahli di bidang tersebut.

“Tidak ada hal yang istimewa yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu banyak orang-orang pinter, anak-anak muda epidemiolog,” kata Luhut melalui video telekonferensi, Jumat (18/9/2020).

“Seperti Monica yang dari UI dan lulus dari Harvard juga untuk epidemiologi,” sambung dia.

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, dirinya berperan sebagai manajer. Ia pun mengklaim bahwa dirinya adalah manajer yang baik.

“Jadi orang-orang kami yang sangat berkualitas membantu saya, saya hanya manajer, saya kira saya boleh mengklaim diri saya manajer yang baik,” tuturnya.

Dalam penanganan Covid-19 di sembilan provinsi tersebut, Luhut mengatakan, pihaknya sudah merumuskan sejumlah target untuk dua minggu ke depan.

Pertama, mendorong perubahan perilaku yang lebih cepat lagi untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Baca juga: Saat Luhut Ikut Ditugaskan Tangani Covid-19 di 9 Provinsi...

Kedua, penurunan penambahan kasus harian. Ketiga, peningkatan tingkat kesembuhan atau recovery rate.

Keempat, penurunan tingkat kematian atau mortality rate. Terakhir, penurunan angka kematian atau mortality cases.

“Dari lima ini yang nanti kita terjemahkan ke depan, apa-apa yang kita lakukan dan sekarang sedang jalan,” tuturnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.

Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan, Luhut dipercaya oleh Jokowi karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan dengan baik.

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Donny menyebutkan, penunjukan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Baca juga: Luhut: Saya Ingin Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dipertegas...

Ia menegaskan bahwa Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut," kata dia.

Donny menilai penunjukan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar. Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com