Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Kompas.com - 17/09/2020, 17:18 WIB
Asosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI) HANDOUT/ATIAsosiasi Jalan Tol Indonesia mwlaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ayana Labuan Bajo bersama dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR, Kamis-Jumat, 10-11/ September 2020. (HANDOUT/ATI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia ( UI) Pandu Riono mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tangani penanganan Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurut Pandu, tugas tersebut sebaiknya dipercayakan Presiden kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Menangani sembilan provinsi, ditunjuk menteri yang ngurusin investasi, apa karena menteri investasi enggak punya kerjaan, karena enggak ada inventasi di masa pandemi ini atau Pak Presiden tidak percaya dengan Menteri Kesehatan. Jadi ini problem di pemerintahan," kata Pandu dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Pandu mengatakan, sejak awal, ia mengusulkan agar penanganan Covid-19 dilakukan oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut Pandu, penanganan Covid-19 seharusnya dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena lebih memahami bagaimana menghadapi wabah.

"Sistem di Kemenkes sudah biasa menghadapi wabah atau pandemi. Begitu dialihkan ke Gugus Tugas engga jalan lagi (penanganan Covid-19) karena gugus tugas itu enggak punya apa-apa, apalagi BNPB tidak mempunyai pengalaman, tapi kalau ke tupoksi pemerintah bisa jalan," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, Pandu berharap pemerintah melakukan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga ke depannya penanggulangan menjadi lebih efektif.

"Jadi harap mawas diri bahwa karena menciptakan panitia, menunjuk orang-orang, masa menghadapi pandemi nunjuk orang, enggak bisa lah. Misalnya ya dengan pendekatan sistem pemerintahan akan lebih efektif di sana ada tupoksinya dan anggarannya," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan, Luhut dipercaya oleh Jokowi karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan dengan baik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X