Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Kompas.com - 17/09/2020, 17:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tangani penanganan Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurut Pandu, tugas tersebut sebaiknya dipercayakan Presiden kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Menangani sembilan provinsi, ditunjuk menteri yang ngurusin investasi, apa karena menteri investasi enggak punya kerjaan, karena enggak ada inventasi di masa pandemi ini atau Pak Presiden tidak percaya dengan Menteri Kesehatan. Jadi ini problem di pemerintahan," kata Pandu dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Pandu mengatakan, sejak awal, ia mengusulkan agar penanganan Covid-19 dilakukan oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut Pandu, penanganan Covid-19 seharusnya dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena lebih memahami bagaimana menghadapi wabah.

"Sistem di Kemenkes sudah biasa menghadapi wabah atau pandemi. Begitu dialihkan ke Gugus Tugas engga jalan lagi (penanganan Covid-19) karena gugus tugas itu enggak punya apa-apa, apalagi BNPB tidak mempunyai pengalaman, tapi kalau ke tupoksi pemerintah bisa jalan," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, Pandu berharap pemerintah melakukan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga ke depannya penanggulangan menjadi lebih efektif.

"Jadi harap mawas diri bahwa karena menciptakan panitia, menunjuk orang-orang, masa menghadapi pandemi nunjuk orang, enggak bisa lah. Misalnya ya dengan pendekatan sistem pemerintahan akan lebih efektif di sana ada tupoksinya dan anggarannya," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan, Luhut dipercaya oleh Jokowi karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan dengan baik.

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Donny menyebutkan, penunjukan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Ia menegaskan bahwa Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi

Donny menilai penunjukan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar. Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Artinya, sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menekan angka positif," kata Donny.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com