Jokowi Diminta Instruksikan Pejabat Publik Terbuka jika Positif Covid-19

Kompas.com - 17/09/2020, 10:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOLPresiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan meminta Presiden Joko Widodo membuat instruksi kepada para pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bersikap terbuka jika terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seorang pejabat publik agar penularan Covid-19 tidak makin meluas.

"Harus ada komando langsung dari presiden agar pejabat publik terbuka. Jadi perlu ditegaskan, jika pejabat publik positif Covid-19 harus declare," kata Djohermansyah saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Jubir Gerindra Sebut Menteri KKP Edhy Prabowo Sudah Sembuh dari Covid-19

Djohermansyah mengatakan, pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Presiden Institut Otonomi Daerah itu menuturkan, Covid-19 semestinya tidak dipandang sebagai sebuah aib.

Terlebih lagi, para pejabat publik kerap memiliki riwayat kontak dengan banyak orang.

"Mungkin ada yang berpikir ini aib atau tidak enak, karena kultur kita cenderung seperti itu. Tidak mau membuka penyakit dan menganggapnya privasi. Tapi ini bukan soal itu, ini adalah virus yang bisa menular, sehingga wajib bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk declare," tuturnya.

Baca juga: Jubir Gerindra: Edhy Prabowo Sempat Masuk ICU, tapi Hasil Swab Sudah Negatif

Dengan demikian, mereka yang merasa pernah memiliki riwayat kontak dengan pejabat publik tertentu dapat segera memeriksakan diri.

Jika pejabat publik menutupi statusnya sebagai pasien Covid-19, justru akan membahayakan keselamatan banyak orang.

"Kalau terbuka, maka orang yang berkontak akan waspada, sehingga dapat memeriksakan diri dan melakukan langkah-langkah pencegahan," kata dia.

"Sementara kalau diam saja, orang-orang yang bertemu itu kan tidak tahu. Akhirnya tidak periksa dan mungkin menularkan ke lingkungan sekitarnya," imbuhnya.

Baca juga: Edhy Prabowo Masuk RSPAD, Ini Kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan

Mengutip data Litbang Kompas, sejak Maret hingga pertengahan September 2020, tercatat 20 pejabat daerah (gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota) positif Covid-19. Dari 29 nama itu, 24 sembuh dan 5 meninggal dunia.

Pada Rabu (16/9/2020), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meninggal dunia akibat Covid-19.

Selain itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sempat terpapar Covid-19. Namun, Edhy disebutkan sudah sembuh.

Kabar mengenai Edhy yang positif Covid-19 ini sebelumnya simpang siur dan tak ada pihak yang memberikan pernyataan resmi.

"Saya sudah lakukan komunikasi via telepon dengan Saudara Edhy Prabowo dan Saudara Edhy Prabowo dalam kondisi merasa keadaannya sehat dan sudah makan enak, dan alhamdulillah hasil swab sudah negatif," kata Dasco, Rabu (16/9/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X