Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB Jakarta Diperketat, DPR Dorong Pemeirntah Pusat dan Daerah Kompak Tekan Kasus Covid-19

Kompas.com - 13/09/2020, 10:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah pusat dan daerah kompak serta selaras menekan kasus Covid-19 di Tanah Air, salah satunya dalam rencana pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, dalam menerapkan PSBB di Ibu Kota Negara diperlukan sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaannya bisa berjalan efektif.

"Iya (DPR mendorong pemerintah kompak dan selaras). Apalagi PSBB di DKI Jakarta berdampak nasional perlu sinergi kuat sehingga kebijakan dan putusan bisa efektif berjalan di lapangan," ujar Melki kepada Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Anies: PSBB Bukan Pelarangan, tapi Pengetatan Protokol Kesehatan

Terutama, kata dia, dalam pengendalian dan penanganan Covid-19 dari berbagai aspek. Mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

Apalagi, kata dia, keputusan PSBB sesuai aturan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan (Menkes).

"Pemberlakuan PSBB walaupun perpanjangan dari izin sebelumnya, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menkes," kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah juga melakukan langkah kongkret penanganan Covid-19 dari aspek-aspek tersebut.

Sebab, kata dia, penegakkan disiplin protokol kesehatan, termasuk rencana PSBB merupakan kunci penanganan Covid-19.

"Penegakan disiplin protokol kesehatan di Jakarta dan seluruh Indonesia menjadi kunci penanganan berbasis individu, keluarga dan komunitas baik skala kecil maupun skala besar," kata dia.

"Pejabat pusat dan daerah saling bersinergi untuk bersama-sama rakyat Indonesia melewati sikon pandemi ini dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung Langkah Pemprov DKI Terapkan PSBB Total

Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (8/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin (14/9/2020).

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com