PSBB Jakarta Diperketat, DPR Dorong Pemeirntah Pusat dan Daerah Kompak Tekan Kasus Covid-19

Kompas.com - 13/09/2020, 10:17 WIB
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan melakukan aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta,  Selasa (21/7/2020). Dalam aksinya mereka menuntut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka tempat hiburan malam dalam masa PSBB Transisi fase kedua di Jakarta. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMassa aksi yang tergabung dalam Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan melakukan aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/7/2020). Dalam aksinya mereka menuntut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka tempat hiburan malam dalam masa PSBB Transisi fase kedua di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah pusat dan daerah kompak serta selaras menekan kasus Covid-19 di Tanah Air, salah satunya dalam rencana pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, dalam menerapkan PSBB di Ibu Kota Negara diperlukan sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaannya bisa berjalan efektif.

"Iya (DPR mendorong pemerintah kompak dan selaras). Apalagi PSBB di DKI Jakarta berdampak nasional perlu sinergi kuat sehingga kebijakan dan putusan bisa efektif berjalan di lapangan," ujar Melki kepada Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Anies: PSBB Bukan Pelarangan, tapi Pengetatan Protokol Kesehatan

Terutama, kata dia, dalam pengendalian dan penanganan Covid-19 dari berbagai aspek. Mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

Apalagi, kata dia, keputusan PSBB sesuai aturan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan (Menkes).

"Pemberlakuan PSBB walaupun perpanjangan dari izin sebelumnya, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menkes," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah juga melakukan langkah kongkret penanganan Covid-19 dari aspek-aspek tersebut.

Sebab, kata dia, penegakkan disiplin protokol kesehatan, termasuk rencana PSBB merupakan kunci penanganan Covid-19.

"Penegakan disiplin protokol kesehatan di Jakarta dan seluruh Indonesia menjadi kunci penanganan berbasis individu, keluarga dan komunitas baik skala kecil maupun skala besar," kata dia.

"Pejabat pusat dan daerah saling bersinergi untuk bersama-sama rakyat Indonesia melewati sikon pandemi ini dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung Langkah Pemprov DKI Terapkan PSBB Total

Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (8/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin (14/9/2020).

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Nasional
Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Nasional
Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Nasional
ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X