Figur Publik Diminta Ikut Edukasi Masyarakat soal Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Vito Anggarino Damay, mengajak tokoh masyarakat, termasuk figur publik, ikut menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan perilaku adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan untuk dapat menekan laju penularan Covid-19.

"Pastikan ada banyak jutaan orang yang mengikuti Anda (menerapkan protokol kesehatan). Silakan beritahukan kepada mereka, bantu kita untuk juga edukasi," kata Vito di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.861, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 207.203

Vito mengatakan, banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana cara yang benar dalam menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya seperti cara penggunaan masker yang benar.

"Kadang mereka pakai masker lalu kemudian mereka tidak menjaga jarak. karena mereka menganggap sudah aman pakai masker," ujar Vito.

"Lalu ketika perbaiki masker mereka tidak cuci tangan dulu. Mereka perbaiki masker dari depan sehingga ujung jarinya sudah kotor masuk dalam mulut. padahal harusnya perbaiki masker dari telinga," ucap dia.

Baca juga: UPDATE 10 September: Rekor, Tambah 3.861 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak konsisten oleh pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penularan Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sudah baik.

Namun menurut Laura, pemerintah perlu mencermati pelaksanaannya di lapangan.

"Misalnya protokol kesehatan, PSBB, testing secara masif dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanaannya seperti apa, itu yang perlu kita cermati," ujar Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Epidemiolog: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Tidak Konsisten

Laura mencontohkan, pemerintah pusat menganjurkan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi sejumlah kepala daerah justru membuat kerumunan massa pada tahapan Pilkada 2020.

Kondisi ini, kata dia, merupakan contoh tidak konsistennya penerapan protokol kesehatan oleh jajaran pemerintah itu sendiri.

Ketika terjadi kerumunan, maka ada potensi penularan Covid-19 sehingga menambah jumlah kasus baru.

"Jadi semua kebijakan itu tentu perlu intervensi, perlu evaluasi pelaksanaannya seperti apa?" tuturnya.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 3.861 Kasus Baru Covid-19, 1.274 Ada di DKI Jakarta

Hingga Kamis (10/9/2020), penularan virus corona masih terjadi. Hal itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air terus bertambah. Bahkan, penambahan kasus barunya masih dalam jumlah tinggi.

Data pemerintah pada Kamis pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 3.861 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi terkait jumlah penambahan kasus Covid-19 dalam sehari.

Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini tercatat sebesar 207.203 orang, sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.