Salin Artikel

Figur Publik Diminta Ikut Edukasi Masyarakat soal Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Vito Anggarino Damay, mengajak tokoh masyarakat, termasuk figur publik, ikut menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan perilaku adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan untuk dapat menekan laju penularan Covid-19.

"Pastikan ada banyak jutaan orang yang mengikuti Anda (menerapkan protokol kesehatan). Silakan beritahukan kepada mereka, bantu kita untuk juga edukasi," kata Vito di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Vito mengatakan, banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana cara yang benar dalam menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya seperti cara penggunaan masker yang benar.

"Kadang mereka pakai masker lalu kemudian mereka tidak menjaga jarak. karena mereka menganggap sudah aman pakai masker," ujar Vito.

"Lalu ketika perbaiki masker mereka tidak cuci tangan dulu. Mereka perbaiki masker dari depan sehingga ujung jarinya sudah kotor masuk dalam mulut. padahal harusnya perbaiki masker dari telinga," ucap dia.

Pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak konsisten oleh pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penularan Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sudah baik.

Namun menurut Laura, pemerintah perlu mencermati pelaksanaannya di lapangan.

"Misalnya protokol kesehatan, PSBB, testing secara masif dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanaannya seperti apa, itu yang perlu kita cermati," ujar Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Laura mencontohkan, pemerintah pusat menganjurkan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi sejumlah kepala daerah justru membuat kerumunan massa pada tahapan Pilkada 2020.

Kondisi ini, kata dia, merupakan contoh tidak konsistennya penerapan protokol kesehatan oleh jajaran pemerintah itu sendiri.

Ketika terjadi kerumunan, maka ada potensi penularan Covid-19 sehingga menambah jumlah kasus baru.

"Jadi semua kebijakan itu tentu perlu intervensi, perlu evaluasi pelaksanaannya seperti apa?" tuturnya.

Hingga Kamis (10/9/2020), penularan virus corona masih terjadi. Hal itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air terus bertambah. Bahkan, penambahan kasus barunya masih dalam jumlah tinggi.

Data pemerintah pada Kamis pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 3.861 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi terkait jumlah penambahan kasus Covid-19 dalam sehari.

Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini tercatat sebesar 207.203 orang, sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/22381721/figur-publik-diminta-ikut-edukasi-masyarakat-soal-protokol-kesehatan

Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke