Desak RUU PKS Segera Disahkan, Menteri PPPA: Untuk Isi Kekosongan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mendesak legislatif agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.

Sebab, tujuan penyusunan RUU tersebut salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan hukum.

"Landasan yuridis dari RUU ini adalah adanya kekosongan hukum mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan dan rehabilitasi yang berperspektif korban serta memberikan efek jera kepada pelaku," ujar Bintang dalam acara dialog RUU PKS dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan secara daring, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas 2020 Dinilai sebagai Langkah Mundur

Ia mengatakan, selain landasan yuridis, RUU PKS juga telah memenuhi landasan filosofis dan sosiologis sehingga dasar penyusunan RUU tersebut sudah memenuhi syarat.

Landasan filosofis, kata dia, merupakan komitmen serta mandat dari Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan landasan sosiologis adalah banyaknya isu mengenai penghapusan kekerasan sesksual serta banyaknya korban.

Meskipun telah memenuhi syarat, Bintang masih menyayangkan belum disahkannya RUU PKS hingga saat ini.

Padahal, penyusunan RUU PKS yang digagas tahun 2017 tersebut diharapkan bisa disahkan pada akhir tahun 2019 dan jika tidak, maka bisa di-carry over (pengalihan pembahasan) ke tahun 2020.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Beri Dukungan pada RUU PKS

Namun hal tersebut tidak terjadi, karena tanggal 2 Juli 2020 dalam rapat kerja badan legilslatif (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI, diputuskan bahwa RUU PKS ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

"Hal ini jadi keprihatinan bagi kita mengingat urgensi RUU ini sangat besar karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak pada korban saja tapi juga pada kehidupan masyarakat," kata Bintang.

Ditambah lagi, kata dia, data berbagai sumber mengatakan bahwa kekerasan seksual hingga saat ini masih banyak terjadi.

Dengan demikian, kehadiran RUU PKS tersebut dibutuhkan sebagai sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif.

Baca juga: Kaukus Perempuan Parlemen Atur Strategi Terkait Pengesahan RUU PKS

Sebab, di dalamnya mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di berbagai bidang, di antaranya pendidkan, pelayanan publik, tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, serta ekonomi dan sosial budaya.

"Kemudian perlu adanya pengaturan berpresfektif korban karena korban kekerasan seksual rentan mengalami stigmatisasi sosial yang menyebabkan dirinya mengalami diskriminasi ganda bidang berlapis," ucap dia.