Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penduduk Indonesia Lanjutkan Pendidikan Tinggi Masih Terbatas

Kompas.com - 07/09/2020, 10:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini belum banyak penduduk Indonesia yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi sambutan dalam pengukuhan mahasiswa baru dan guru besar Universitas Negeri Surabaya tahun akademik 2020/2021 secara daring, Senin (7/9/2020).

"Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Menko PMK Minta Pemda Ikut Ambil Tanggung Jawab dalam Persoalan Pendidikan Selama Pandemi

Ma'ruf mengatakan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS-BPS) Februari 2020 menunjukkan, dari 137,91 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, hanya 14,2 juta atau 10,3 persen yang mendapatkan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, seluruh mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan kelompok elite dalam struktur masyarakat Indonesia.

Ma'ruf Amin mengakui bahwa untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri tidak mudah.

"Pada tahun 2020 saja, terdapat lebih dari 500.000 peserta yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dari berbagai pelosok di Tanah Air," kata dia.

Baca juga: Selain Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam Juga Dapat Bantuan Dana Kemenag

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 110.000 atau 22 persen peserta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di Universitas Negeri Surabaya.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

Sebab, SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, maka peranan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM unggul tersebut menjadi sangat penting.

"Saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau ber-akhlakul karimah," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com